Subsidi listrik yang 'dipatok' hanya Rp 63 triliun ternyata mengancam pasokan listrik untuk masyarakat kecil. PLN ternyata mengalami kesulitan menambah pasokan.

Belum sempat bahan bakar minyak dinaikkan oleh pemerintah, masyarakat sudah banyak yang berteriak bahwa hal tersebut makin mempersulit ekonomi.

Polemik pengurangan subsidi BBM terus bergulir bersamaan dengan maraknya berbagai demo dari kalangan mahasiswa, buruh dan LSM di seluruh Indonesia. Meski belum serempak tetapi tampak eskalasi terus meningkat.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo ngotot subsidi listrik harus ditambah lagi Rp 26 triliun sebab jika tak dilakukan, beban yang harus ditanggung PLN semakin berat.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang tak menyadari mahalnya harga minyak saat ini. Ada sebagian masyarakat yang masih 'senang-senang' menggunakan BBM subsidi dengan mobil dan motornya.

Pemerintah mengharapkan DPR menyetujui kenaikan harga BBM subsidi Rp 1.500 mulai April. Alasannya BBM subsidi banyak dinikmati masyarakat mampu.

Pemerintah menetapkan aturan rumah minimal yang bisa dibangun di Indonesia adalah seluas 36 meter persegi atau tipe 36. Aturan ini lebih lunak dibanding di negara tetangga.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Dolfi OFP mengatakan pemerintah hanya mencari-cari alasan untuk menaikkan harga BBM subsidi dengan berkedok defisit anggaran 3,6%.

Pemerintah menyatakan rumah dengan ukuran tipe 36 itu lebih sehat daripada rumah yang dibangun di bawah tipe tersebut. Pengembang tak boleh lagi bangun rumah tipe 21!

Alokasi subsidi BBM triliunan rupiah dinikmati orang mampu alias tidak tepat sasaran. Karena jumlah kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi hanya 2,625 juta unit kendaraan saja.