Yusril menilai putusan MK bahwa Pemilu serentak baru diberlakukan di 2019 berpotensi menimbulkan kekacauan di Pemilu 2014.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dijadwalkan menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Akil bersaksi dalam perkara suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menuntut konsistensi MK dalam memutus UU Pilpres. Jika memang Pemilu serentak adalah Pemilu yang konstitusional, maka seharusnya Pemilu serentak bukan hanya diterapkan untuk 2019 saja.

Yusril Ihza Mahendra menilai Pemilu 2014 bisa inkonstitusional karena MK menganulir sejumlah pasal UU Pilpres. Dalam hal ini, Ketua DPP Golkar dan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari sependapat dengan Yusril.

Berkas penyidikan eks ketua MK, Akil Mochtar sudah dinyatakan lengkap. Kasus Akil akan segera disidangkan. 

"Lapo nanggapi iku. Wong putusan MK wes final. (Kenapa menanggapinya. Putusan MK itu sudah final)," kata Soekarw.

Eks ketua MK, Akil Mochtar dijadwalkan akan menjadi saksi di sidang kasus suap sengketa Pilkada Gunung Mas yang digelar di pengadilan Tipikor, besok Kamis (30/1). Akil akan memberikan kesaksian untuk terdakwa Hambit Bintih.

"Untuk Pilkada Jatim, pada tanggal 2 (Oktober) diputuskan dalam sidang panel bahwa yang menang adalah Khofifah (Indar Parawansa)," ujar kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan.

Pasca putusan MK soal pemilu serentak 2019, polemik muncul, apakah pemilu 2014 konstitusional atau tidak. Ada pakar hukum yang memandang pemilu 2014 tetap konstitusional tetapi ada yang berseberangan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memaparkan kronologi terbitnya putusan pemilu serentak. Namun kronologi ini dinilai tidak menjelaskan mengapa putusan ditunda hingga 10 bulan.