Survei yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Pemerintah Eksekutif Propinsi Aceh gagal memberantas korupsi. Pemerintah Aceh harus melakukan langkah nyata untuk membebaskan Aceh dari korupsi.

Todung Mulya Lubis akan segera dilantik menjadi pengurus pusat Partai Demokrat (PD). Namun Todung siap mundur dari kepengurusan jika PD tidak konsisten memberantas korupsi.

Untuk mengatasi sepinya peminat, pansel pimpinan KY harus segera melakukan upaya 'jemput bola' seperti yang dilakukan pansel KPK. Apalagi masa pendaftaran calon pimpinan KY diperpanjang hingga 18 Juli 2010.

ICW menilai Todung Mulya Lubis harus mundur dari keanggotan di Pansel pimpinan KPK, jika ia ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat. Alasannya, setelah menjadi anggota Dewan Pembina PD, Todung tidak layak merepresentasikan suara publik lagi.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum harus didorong agar bekerja lebih maksimal. Masih banyak kasus-kasus mafia hukum yang belum diselesaikan.

Sekjen TII, Teten Masduki, menyerahkan sepenuhnya desakan mundur Todung Mulya Lubis dari keanggotaan pansel pimpinan KPK kepada Presiden. Namun, secara pribadi Teten setuju pansel harus bebas dari kepentingan politik.

Kejagung akan mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi yang menolak SKPP Bibit-Chandra. Seharusnya, dahulu Kejagung tak menggunakan alasan politis.

Ada banyak alasan mengapa keinginan DPR mendapat dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar wajib ditolak. Salah satunya adalah soal fungsi DPR sebagai badan legislasi.

Partai Golkar masih ngotot agar dana aspirasi Rp 15 miliar dapat diloloskan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo diminta untuk menolak keinginan itu jika tidak ingin dicap sebagai bagaian dari bargaining politik pemerintah dengan Golkar.

Status hukum dua pimpinan KPK, Bibit-Chandra semakin tidak jelas setelah banding Kejaksaan ditolak. Kejaksaan pun dinilai tidak akan berani mengeluarkan upaya penyampingan hukum atau deponeering untuk menyelamatkan mereka.