Pembentukan Tim Perumus PLt Pimpinan KPK oleh Presiden SBY dinilai sebagai kesalahan. Pasalnya, Perpu penunjukan Plt Pimpinan KPK sebagai dasar pembentukan Tim Perumus juga merupakan hal yang keliru.

Tim perumus Plt Pimpinan KPK diminta tidak buru-buru memberikan rekomendasi nama. Mereka harus berkonsultasi dulu dengan pimpinan KPK yang saat ini ada.

Mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki setuju dengan penerbitan Perpu Plt Pimpinan Sementara KPK. Dengan kehilangan tiga pimpinannya, KPK memerlukan Perpu tersebut.

Meski hujan kritikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap menandatangani Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap acuh terhadap suara publik tersebut sangat berbahaya karena dapat merusak sistem yang ada.

Pembentukan tim perumus tidak melunakkan sikap ICW menolak rencana penunjukan langsung Plt sementara pimpinan KPK. Mereka akan mengawasi ketat proses rekrutmen sepekan ke depan.

Konon sejumlah nama telah disiapkan untuk menduduki kursi Plt Pimpinan KPK. Jika itu benar, tim perumus yang baru saja dibentuk Presiden SBY hanyalah sebagai tim boneka.

Siapa nama-nama yang bakal ditunjuk Presiden SBY sebagai pimpinan sementara KPK, masih rahasia. Namun setidaknya ada beberapa nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat posisi tersebut.

Nama-nama calon Plt Sementara Pimpinan KPK belum juga diumumkan. Namun, sejumlah kriteria mulai bermunculan. Salah satunya, para calon harus berasal dari kalangan hukum.

Mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menerima tugas sebagai tim perumus Plt Pimpinan KPK. Tawaran tersebut ia terima atas dasar kewajiban sebagai warga negara.

Anggota tim perumus Plt Pimpinan KPK enggan menyebutkan nama-nama yang akan direkomendasikan. Namun yang jelas, sosok yang dipilih harus punya integritas tinggi dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.