Masyarakat harus mendorong DPR dan pemerintah membentuk UU tentang tipikor, sebelum Desember 2009.

Desakan agar KPK segera mengambil alih kasus BLBI terus mengalir. Kali ini datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP).

Proses seleksi terhadap calon pimpinan KPK dinilai hanya basa-basi seperti permainan sepakbola gajah yang orangnya sudah ditentukan.

MK menyatakan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan konstitusi. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pun mendesak MA untuk segera bersikap.

Banyaknya produk hukum yang dicabut MK - termasuk soal Pengadilan Tipikor - merupakan pelajaran berharga bagi eksekutif dan legislatif.

MK menyatakan Pengadilan Tipikor telah melanggar konstitusi. Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif pun meminta MK menjelaskan putusan tersebut kepada DPR.

Putusan MK bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD '45, menimbulkan persoalan baru yang belum pernah terjadi dalam praktek hukum di Indonesia yakni dualisme kekuatan hukum atas vonis bagi orang yang dijerat dengan UU KPK.

Pemerintah yakin penyusunan dan pengesahan UU Pengadilan Tipikor dapat selesaikan bersama DPR dalam waktu relatif singkat. Karenanya tidak perlu Perppu sebagai payung hukum selama masa transisi.

Putusan MK yang menilai pengadilan tipikor bertentangan dengan UUD 1945 terus menuai kritik. Presiden diminta untuk segera bertindak dengan mengeluarkan perppu.

Mantan anggota KPU Hamid Awaludin membantah telah mengatur harga pengadaan segel surat suara Pemilu 2004. Hamid menilai tudingan Daan Dimara pada dirinya hanya mispersepsi.