Anda kecewa berat karena nama Anda tidak masuk dalam DPT sehingga tidak bisa memilih? Tidak perlu bikin onar. Ada sejumlah langkah hukum yang bisa dilakukan untuk menegakkan hak konstusional Anda.

Pemungutan suara tinggal 7 hari lagi. Hasil survei menunjukkan, 80% lebih pemilih tidak tahu apa yang harus dilakukan di TPS nanti. Ketidaktahuan ini bisa-bisa mendorong mereka untuk tidak ikut pemilu.

Parpol mengeluh, belum mendapatkan DPT pasca-Perppu per TPS. KPU sudah lama menjanjikan, tapi KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya sibuk mengurus logistik pemilu.

Aturan dalam UU Pemilu justru mempersulit penindakan pelanggaran dana kampanye. Sebab UU memberi batasan waktu yang terlalu minim untuk penanganan tindak pidana pemilu.

Penanganan kasus pidana pemilu diprediksi akan cukup sulit. Sebab kapasitas hakim khusus yang ditunjuk menangani pidana pemilu diragukan kapasitasnya.

Penanganan kasus pidana pemilu diprediksi akan cukup sulit. Sebab kapasitas hakim khusus yang ditunjuk menangani pidana pemilu diragukan kapasitasnya.

Ribut-ribut soal DPT, sebetulnya sudah terlambat. Sikap KPU yang tidak terbuka terhadap DP4 menjadi awal masalah. Kini, sesudah mendapatkan Perppu yang diinginkan, perbaikan DPT juga belum memenuhi harapan.

Kampanye adalah pekerjaan termudah KPU. Tugasnya hanya koordinasi dengan peserta untuk menentukan waktu dan lokasi, serta koordinasi polisi untuk menjaga keamanan. Tapi KPU tak sukses menjalankannya.

Pengubahan jadwal kampanye yang tiba-tiba, membuat partai politik harus bekerja keras untuk menyelamatkan agenda kampanyenya. KPU daerah menghadapi tekanan partai-partai bermasalah. 

Sejumlah pejabat negara di pusat hingga daerah dipastikan akan turun kampanye untuk partainya masing-masing. Agar tak mencuri kampanye di hari kerja, KPU dan KPUD diminta mempublikasikan jadwal cuti kampanye pejabat negara kepada publik.