Badan Anggaran (Banggar) DPR merasa tak terkait kasus Kemenakertrans. Tertangkapnya dua pejabat Kemenakertrans oleh KPK dinilai bagian dari permainan proyek di internal kementerian itu.

Terlepas dari adanya laporan tentang tindak pidana korupsi, KPK pernah mengeluarkan rekomendasi mengenai proyek e-KTP di Kemendagri. KPK saat ini tengah mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Banyak yang pihak yang meragukan objektifitas Komisi III DPR dalam menyeleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK sendiri berharap anggota komisi hukum dapat mengedepankan objektivitas untuk memilih para calon pimpinan.

Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK mengirim nama calon pimpinan KPK ke DPR berdasarkan ranking. Partai Golkar mengisyaratkan akan merespon rekomendasi tak langsung Pansel KPK tersebut.

DPR akan segera menyeleksi calon pimpinan KPK. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan tidak ada alokasi khusus bagi unsur tertentu seperti kejaksaan, kepolisian dan advokat di jajaran pimpinan KPK.

Komisi III DPR akan memakai pertimbangan politik dalam memilih 4 pimpinan KPK. Langkah ini dinilai sama saja dengan menganggap rakyat bodoh dan tak tahu apa-apa soal calon pimpinan KPK.

DPR hanya akan menggunakan pendekatan politik dalam memilih calon pimpinan KPK. Pendekatan ini dinilai akan membuat pimpinan terpilih selalu tersandera.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyebut seleksi fit and propet test pimpinan KPK nantinya DPR akan menggunakan pertimbangan politik. DPR pun dinilai melakukan pengkhianatan terhadap rakyat jika tidak mempertimbangkan masukan dari masyarakat luas.

DPR akan memilih 4 dari 8 orang calon menjadi pimpinan KPK. Golkar pun sudah memiliki kriteria yang akan dipilih menjadi pimpinan KPK. Apa saja kriterianya?

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menegaskan bahwa dalam seleksi fit and propet test pimpinan KPK nantinya DPR akan menggunakan pertimbangan politik semata. DPR tak akan mendengarkan masukan dari LSM dan masyarakat.