Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait moratorium atau penghentian izin sementara untuk kapal tangkap ikan berukuran besar berdampak positif.

"Dalam konteks ini, Menlu Retno harus cepat memberi klarifikasi ke Dubes Malaysia untuk Indonesia atau Kemenlu Malaysia agar permasalahan tidak berkembang secara liar dan mempengaruhi hubungan kedua negara, terutama hubungan rakyat ke rakyat," kata Hikmahanto.

KKP telah mengirimkan surat keberatan kepada Kemenlu dan kementerian perdagangan (Kemendag) soal tarif tinggi produk ikan Indonesia di Uni Eropa. Namun ada cara lain yang ditempuh.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta nelayan berani melawan pelaku illegal fishing. Bila ada kapal-kapal pelaku illegal fishing agar dilaporkan ke pihak berwajib. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti rupanya tak main-main dengan kebijakannya untuk menjaga wilayah laut Indonesia dari praktik pencurian ikan (illegal fishing).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan sebuah kebijakan agar kapal yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia langsung ditenggelamkan setelah melewati proses hukum.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tengah giat memberantas nelayan ilegal di lautan Indonesia. Sampai-sampai ketika rapat dengan DPD, ada salah seorang senator asal Aceh curhat bahwa nelayan tradisional kalah telak lawan nelayan asing yang tak berizin.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tengah giat memberantas nelayan ilegal di lautan Indonesia. Sampai-sampai ketika rapat dengan DPD, ada salah seorang senator asal Aceh curhat soal nelayan.

Menjadi pejabat negara dan berada di pemerintahan, tak sepenuhnya bisa mudah menyelesaikan masalah, ini yang dialami oleh Menteri Susi.

Presiden Joko Widodo menyatakan negara kehilangan Rp 300 triliun dari sektor perikanan, karena illega fishing. Jokowi pun meminta agar kapal-kapal maling ikan ditenggelamkan supaya para maling ikan kapok.