detikNews

MA Belum Terima Undangan KY Saksikan Wawancara Hakim Agung

Wawancara calon hakim agung MA akan digelar KY dalam waktu dekat. Meski aturannya terbuka untuk umum, Ketua MA Bagir Manan mengaku baru akan datang jika diundang.

Rabu, 25 Okt 2006 16:11 WIB

detikNews

Kalla: Tak Ada yang Bisa Ultimatum Pemerintah Soal Poso

Desakan agar pemerintah menarik pasukan Brimob dan 4 jenderal polisi dari Poso diabaikan Wapres Jusuf Kalla. Kalla berpendapat tidak ada yang boleh mengultimatum pemerintah.

Rabu, 25 Okt 2006 15:52 WIB

detikNews

Bagir Kaget Dikunjungi Kalla

Meski sudah kenal sejak duduk di bangku kuliah, tak urung Ketua MA Bagir Manan terkaget-kaget saat dikunjungi Jusuf Kalla yang kini menjabat Wapres.

Rabu, 25 Okt 2006 15:09 WIB

detikNews

Wapres Kunjungi Rumah Try, Jimly dan Bagir Manan

Pada lebaran hari kedua, Wapres Jusuf Kalla memilih berkeliling mengunjungi sejumlah pejabat tinggi negara dan mantan pejabat tinggi negara.

Rabu, 25 Okt 2006 14:30 WIB

detikNews

Penahanan Kembali DL Sitorus Sah

Mahkamah Agung menilai penahanan kembali terdakwa kasus pembalakan liar DL Sitorus sah. Sebab penahanan kembali merupakan kewenangan pimpinan MA.

Jumat, 20 Okt 2006 14:19 WIB

detikNews

MA Minta Anggaran Tahun 2007 Dinaikkan

MA menilai anggaran 2007 sebesar Rp 2,6 triliun yang telah disetujui DPR masih kurang. MA akan terus memperjuangkan agar anggaran tersebut dinaikkan.

Jumat, 13 Okt 2006 16:14 WIB

detikNews

Ketua MA: Soal Penerimaan Parsel Terserah Para Hakim

MA tidak mengeluarkan kebijakan khusus untuk melarang hakim menerima parsel. Para hakim diminta mengartikan sendiri imbauan KPK.

Jumat, 13 Okt 2006 14:05 WIB

detikNews

BPK: Pungutan Biaya Perkara Itu Pungli

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution kembali menegaskan bahwa tindakan memungut biaya perkara oleh hakim agung merupakan pungli.

Selasa, 10 Okt 2006 00:37 WIB

detikNews

MA-BPK Kaji Biaya Perkara

Biaya permohonan pengajuan kasasi dan PK untuk perkara perdata yang dipatok MA cukup mencengangkan. MA bersama BPK akan mengkajinya.

Jumat, 06 Okt 2006 15:14 WIB

detikNews

Jika Kejagung PK Vonis Polly, MA Siapkan 5 Hakim

Dalam KUHAP, terdakwalah yang berhak mengajukan peninjauan kembali (PK). Tapi jika Kejagung mengajukan PK terkait vonis Pollycarpus, MA akan mengedepankan keadilan, ketimbang perdebatan normatif.

Jumat, 06 Okt 2006 14:32 WIB