Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) santer diisukan akan pindah ke PDIP menyusul kedekatannya dengan elit partai berlambang moncong putih tersebut. Namun Ahok menegaskan masih tetap berada di Partai Gerindra dan tidak akan pindah ke partai lain.

Kemesraan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan elite PDIP semakin terlihat. Terakhir saat ia datang ke open house politikus senior PDIP Sabam Sirait. Ia berseloroh ia diamanahkan jadi RI 1.

Menjelang Pemilu 2014 ini Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sering diadu domba dengan Gubernur Jokowi. Namun Ahok tak khawatir ada perpecahan karena keduanya sudah sehati.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkesan tak mengikuti Instruksi Gubernur DKI Jokowi karena menggunakan mobil pada Jumat (3/1/2014) lalu. Jokowi pun terlihat tak mempermasalahkan hal tersebut. Apa penyebab Ahok tetap bermobil?

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjawab <i>nggih</i> saat ditanya warga soal rencana nyapres di 2014. Apa tanggapan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama?

Gubernur DKI Joko Widodo memberi batas waktu bagi seluruh PNS Pemprov DKI dan Wagub Basuki T Purnama untuk mematuhi aturan larangan menggunakan kendaraan pribadi di Jumat pertama setiap bulan. Lalu, bagaimana respons Ahok terhadap peringatan dari Jokowi?

Ketua MPR Sidharto Danusubroto menyatakan masyarakat Tionghoa di Indonesia mempunyai hak politik yang sama. Politikus PDIP itu menyebut Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama sebagai tokoh Tionghoa yang berhasil.

Mulai 3 Januari 2014, PNS Pemprov DKI Jakarta dilarang ke kantor menggunakan mobil atau motor setiap awal bulan pada Jumat. Peraturan itu tidak berlaku bagi Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ingub tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih dalam masa transisi. Jokowi masih memberi waktu jajarannya untuk mematuhi aturan itu. Apa juga berlaku untuk Ahok?

Sikap Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama yang menolak menggunakan kendaraan umum menuai kritik. Arogansi Ahok akan mempengaruhi sikap bawahannya untuk melanggar aturan yang dibuat pimpinan DKI.