Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pidana khusus tentang korupsi hingga narkoba dimasukkan ke dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Sebuah dokumen berlogo KPK berisi 18 nama calon kepala daerah yang disebut terlibat korupsi beredar. KPK menegaskan dokumen itu bukan berasal dari KPK.