Pemerintah lebih baik menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi daripada melakukan pembatasan konsumsi dengan risiko ada antrean kendaraan di SPBU-SPBU.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia naik tinggi tiap tahun, tak sebanding dengan produksi minyak yang terus turun.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menegaskan kepada Pertamina bahwa jatah BBM bersubsidi untuk tahun ini tidak boleh melebihi 46 juta kilo liter. Jika terjadi, maka kelebihannya tidak akan diganti oleh pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menuturkan dalam undang-undang (UU) APBN Perubahan 2014 ditetapkan kuota BBM tidak boleh melewati 46 juta KL.

Sejumlah daerah di Indonesia mulai kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Banyak usul 

Saran kepada pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM bersubsidi terus berdatangan. Kali ini, para pelaku usaha baik di sektor finansial maupun sektor riil ikut menyuarakan hal tersebut.

Pengusaha properti mendesak pemerintah agar berani menaikkan harga BBM, sehingga dana subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor perumahan.

Antrean kendaraan untuk mengisi BBM bersubsidi masih terjadi di Pekanbaru, Riau. Padahal Pertamina telah melakukan normalisasi pasokan BBM bersubsidi.

PT Pertamina (Persero) punya alasan untuk kembali menormalkan pasokan BBM subsidi ke SPBU-SPBU di seluruh Indonesia, pasca kebijakan pemangkasan kuota harian.

Antrean pembeli BBM di sejumlah SPBU di Solo menghilang setelah pasokan kembali dinormalkan. Jauh berbeda dengan kemarin, di mana terjadi antrean yang cukup panjang di berbagai SPBU.