Politisi Golkar, Chairun Nisa didakwa terlibat bersama bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam perkara suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Chairun Nisa menjadi perantara dalam perkara ini.

Terdakwa perkara dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih, didakwa menyuap Akil Mochtar sebesar RP 3,075 Miliar. Duit tersebut diberikan agar putusan hasil Pilkada yang memenangkan Hambit dinyatakan sah.

Hakim Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Pihak Wawan berkeberatan atas penyitaan barang, penangkapan, dan penahanan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu.

Teguh baru diangkat sebagai hakim pada tahun 2007. Meski terbilang junior, hakim PTUN Jakarta itu telah membatalkan keppres pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi.

Teguh menjelaskan secara gamblang laporan dirinya ke KY. Ketua majelis perkara pencabutan Keppres pengangkatan Patrialis Akbar itu membeberkan secara terang benderang soal laporan KDRT itu.

Bendahara umum Partai Golkar, Setya Novanto memenuhi panggilan KPK setelah sebelumnya tidak bisa hadir pada panggilan pertamanya.

Sengketa Pilkada Tapanuli Tengah yang pernah ditangani MK sedang didalami KPK. Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang mengaku baru berhubungan dengan eks ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution pada 2012.

Bonaran mengakui, jika saat perkara sengketa Pilkada Tapanuli Tengah bergulir di MK, wakilnya Sukran Jamilan Tanjung pernah menemui Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai hakim konstitusi.

KY menyatakan keberadaan Dewan Etik MK pasca ditetapkannya Perpu Penyelamatan MK akan ditentukan bulan ini. Muncul wacana untuk meleburkan Dewan Etik dengan MKHK.

Sekjend MK Janedjri M Gaffar enggan mengomentari keberadaan Dewan Etik pasca berlakunya UU Penyelamatan MK. Padahal MA sudah memilih tiga anggota Dewan Etik MK.