detikNews Panitera PN Medan Divonis 7 Tahun Penjara Panitera Pengadilan Negeri Medan, Helpandi divonis 7 tahun penjara dalam kasus suap hakim ad hoc PN Medan Merry Purba. Kamis, 04 Apr 2019 22:01 WIB
detikNews Penyuap Hakim Merry Purba Divonis 6 Tahun Penjara Mantan Direktur Utama PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Kamis, 04 Apr 2019 20:28 WIB
detikNews Anak Buah Penyuap Hakim Merry Divonis 4 Tahun Penjara Pengusaha Hadi Setiawan divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan terkait kasus suap hakim ad hoc PN Tipikor Medan. Kamis, 04 Apr 2019 18:49 WIB
detikNews Ancaman Penjara 1 Abad Menanti Najib Razak Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terancam hukuman 100 tahun penjara. Kamis, 04 Apr 2019 05:35 WIB
detikNews Dirjen Bea-Cukai Absen Panggilan KPK di Kasus Eks Bupati Konawe Utara Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi absen dari panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman. Selasa, 02 Apr 2019 19:10 WIB
detikNews Sesmenpora Kembali Dipanggil Satgas Antimafia Bola Sesmenpora Gatot S Dewabroto kembali diperiksa Satgas Antimafia Bola. Selasa, 02 Apr 2019 13:31 WIB
detikHot Terkait Kasus Seungri, 103 Orang Jadi Tersangka dan 13 Orang Ditahan Polisi Metropolitan Seoul terus mengembangkan kasus Burning Sun yang melibatkan Seungri. Hingga kini 103 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 13 ditahan. Selasa, 02 Apr 2019 12:47 WIB
detikNews Anggota DPR Tersangka Kasus e-KTP Markus Nari Ditahan KPK KPK menahan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari. Dia ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Senin, 01 Apr 2019 20:09 WIB
detikNews Jika Terpilih, Prabowo Janji Larang Keluarga Cari Kekayaan dari Jabatannya Di hadapan para pendukungnya di Tegal, Capres Prabowo Subianto berjanji jika terpilih tak akan izinkan keluarganya cari kekayaan dari jabatannya. Senin, 01 Apr 2019 18:53 WIB
detikNews KPK: Pimpinan-pegawai Tak Terkait Kelompok Politik Praktis KPK menegaskan pimpinan hingga pegawainya tak terkait politik praktis. Senin, 01 Apr 2019 18:48 WIB