Ketua DPP PD M Jafar Hafsah menuturkan keputusan MK justru mengukuhkan posisi Wakil Menteri sebagai bagian dari kabinet. Presiden pun berhak mereshuffle wamen yang dirasa kurang baik.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin merespon putusan MK soal status wakil menteri (wamen). Menurut Lukman, kini wamen resmi menjadi anggota kabinet.

Perbedaan penafsiran bermunculan terhadap keputusan MK terkait status wakil menteri.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku pekerjaannya terbantu dengan posisi dua Wakil Menteri (Wamen) dalam struktur birokrasinya.

Setali tiga uang dengan wakil menteri (wamen) yang lainnya, Wamendikbud Wiendu Nuryanti juga mengaku tidak masalah dengan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi Wamen di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) siang nanti.

Keberadaan jabatan Wamen akan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (5/6) siang nanti. Jika gugatan pihak penggugat dikabulkan MK, maka posisi Denny Indrayana cs di sisi menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II harus dihapus.

Kompolnas akan membenahi kebijakan pembinaan dan pengembangan SDM kepolisian. Sejumlah ide program yang muncul termasuk perbaikan mekanisme mutasi dan promosi, serta penanganan hukum acara yang ditengarai berbau uang.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan agar Presiden SBY tidak sekadar mengimbau gerakan hemat energi. Gerakan itu sebaiknya dituangkan dalam instruksi Presiden yang harus dilaksanakan semua birokrasi pemerintahan.

Mulai 1 Juni 2012, Presiden SBY menginstruksikan agar mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD termasuk TNI/Polri tidak menggunakan bensin subsidi. Namun baru berlaku di Jabodetabek saja.

Pemerintah telah menerbitkan Perpres 55/2012 guna memerangi korupsi. Perpres itu tidak ubahnya seperti macan kertas yang terlihat sangat garang.