Pasca putusan MK terkait wamen, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan Perpres, salah satunya larangan wamen untuk tidak menjabat komisaris atau pengawas di BUMN.

Sesuai putusan MK, maka wakil menteri saat ini menjadi jabatan politis dan pejabatnya menjadi anggota kabinet. Sedari awal, tidak sedikit yang mempertanyakan fungsi wakil menteri. Sebenarnya apa tugas yang Presiden SBY embankan kepada mereka?

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin berharap di Perpres Wakil Menteri yang telah ditandatangani Presiden SBY telah diatur hak dan kewajiban wakil menteri. Hal ini penting agar tidak ada matahari kembar di kementerian.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri memungkinkan Wakil Menteri dari PNS maupun non PNS. Wakil Menteri non PNS akan bertugas sebagai pembantu menteri dalam mengambil keputusan, tanpa jaminan uang pensiun.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Seperti apa tugas Wakil Menteri?

Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Berikut poin penting Perpres tersebut.

Hingga H+3 putusan MK yang menyatakan keberadaan wakil menteri tidak sah, GN-PK melibat para wakil menteri masih saja berkantor seperti biasa. GN-PK pun menyomas Presiden SBY.

"Perpres dan keppres pengangkatan wamen telah ditandatangani oleh Bapak Presiden, akan diumumkan pada kesempatan yang tepat," kata Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Keputusan Mahkamah Konstitusi soal wakil menteri terus menjadi polemik di masyarakat. Presiden diminta menerbitkan Perpres dalam sepekan.

Polemik eksistensi wakil menteri (wamen) diakhiri dengan putusan MK. Namun ternyata pendapat muncul beragam atas putusan ini. "Amannya itu keppres segera keluar," ujar Ketua MK, Mahfud MD.