Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan intervensi dalam sidang praperadilan SKP2 pimpinan KPK Bibit  dan Chandra. Namun, baik pemohon praperadilan maupun kejaksaan keberatan dengan permintaan tersebut.

Kejaksaan membantah bahwa SKP2 atas nama Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak sah. SKP2 tersebut juga diterbitkan bukan karena adanya anjuran dari Presiden maupun Rekomendasi Tim 8.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memasukkan permohonan intervensi dalam sidang praperadilan terbitnya SKP2 perkara dua pimpinan KPK. Namun, hakim belum membuat keputusan.

Eggi Sudjana Cs menganggap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas nama Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak sah. Kejaksaan menerbitkan surat itu hanya karena takut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengacara Eggi Sudjana Cs meminta hakim menyatakan penerbitan SKPP Bibit-Chandra tidak sah. Mereka juga meminta hakim memerintahkan agar Kejaksaan melanjutkan perkara kedua pimpinan KPK tersebut ke pengadilan.

Sidang praperadilan penerbitan SKPP Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, digelar. OC Kaligis pun meminta rekaman percakapan antara Deputi Penindakan KPK Ade Raharja dan Ari Muladi dibuka.

Pengacara OC Kaligis meminta Presiden SBY tidak ikut campur terkait sidang praperadilan untuk menggugat keabsahan SKPP Bibit dan Chandra. Hal ini untuk rasa keadilan.

PN Jaksel menggelar 2 sidang praperadilan untuk menggugat keabsahan SKPP. OC Kaligis, salah satu penggugat, meyakini Bibit dan Chandra melakukan pelanggaran pidana korupsi.

Pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah diminta bekerja lebih giat saat kembali ke bertugas di KPK. Jangan sampai dukungan publik selama ini membuat keduanya banyak menuntut.

Tim kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah masih mengkaji SKPP kasus kliennya. Meski memandang SKPP sebagai hal yang tepat, namun landasan dikeluarkannya SKPP lebih karena mempertahankan gengsi Kejaksaan.