Kalangan DPR mendesak agar Komjen Budi Gunawan (BG) yang menyandang status tersangka dari KPK segera dilantik. Ketua Tim Independen kasus KPK-Polri, Syafii Maarif menilai hal itu merupakan intrik politik.

Presiden Jokowi masih belum menandatangani Keppres untuk Tim Independen. Salah satu anggota dari tim tersebut, Jimly Asshidiqqie menyatakan bahwa itu sesuai dengan opsi kedua yang dirumuskan oleh tim kemarin.

Pada masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mei 2014 lalu, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla sempat merencanakan penataan institusi Kepolisian Negara RI.

Kritik mendera kepemimpinan Jokowi dalam 100 hari kepemimpinannya. Namun apresiasi tetap diberikan pada Presiden ke-7 Indonesia ini karena ada hal positif yang dicapainya.

Mabes Polri dengan cepat mencokok BW setelah empat hari dilaporkan. Selain BW, ketua KPK Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja, juga turut dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Tim independen penuntasan polemik KPK vs Polri menyarankan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Jokowi tak perlu takut mengambil langkah ini karena tak ada aturan tata negara yang dilanggar.

Sejumlah kalangan menyebutkan solusi yang bisa diambil yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan dengan membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Genap 100 hari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, pasangan Jokowi-JK dinilai masih mendapat kepercayaan publik dalam kemampuan melaksanakan program prioritas nawacita. Kepercayaan publik mencapai di atas 70 %.

Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus hukum Bambang Widjojanto dari Mabes Polri. Terkait pasal kesaksian palsu yang menjerat BW dan dinilai janggal, Jaksa Agung Prasetyo menunggu proses penyidikan.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti memerintahkan tiga perwira polisi saksi kasus Komjen Budi Gunawan untuk memenuhi panggilan KPK.‎ Maka, ketiganya wajib memenuhi panggilan KPK.