Pansus Century semakin kuat mengungkap penuntasan skandal Century. Terbongkarnya fakta bahwa Komite Koordinasi tidak berdasar hukum, telah membongkar batu sandungan besar penuntasan skandal Bank Century.

Kasus Bank Century terus bergulir bak bola liar. Beberapa nama pun disebut-sebut harus turut bertanggungjawab atas pengucuran bailout Rp 6,7 triliun kepada Bank Century tersebut.

Dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang pernah disimpan di Bank Century jumlahnya mencapai Rp 80 miliar.

Hasil audit investigasi BPK soal Bank Century tidak bisa dijadikan bukti permulaan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, audit bisa dijadikan petunjuk yang jelas untuk penyidikan selanjutnya.

Pernyataan Ketua BPK Hadi Purnomo yang mengatakan bahwa Komite Koordinasi (KK) tidak memiliki dasar hukum. Karena itu, FPKB meminta semua pejabat yang ikut dalam rapat KSSK harus dinonaktifkan demi lancarnya pemeriksanan pansus.

Nama-nama BUMN yang pernah menjadi nasabah Bank Century mulai terkuak, setidaknya ada 3 nama BUMN yang pernah menjadi nasabah Bank Century yaitu Telkom, ASABRI, dan PTPN.

BPK kembali menegaskan Komite Koordinasi (KK), lembaga yang menyerahkan Bank Century ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak mempunyai dasar hukum. Akibatnya, penanganan Bank Century oleh LPS lewat pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS) Rp 6,7 triliiun juga bermasalah.

Ruhut Sitompul kembali keseleo lidah. Pengacara yang bergabung dengan Partai Demokrat (PD) itu mengulangi kecerobohannya terkait penyebutan etnis tertentu yang berkonotasi merendahkan.

BPK membeberkan sejumlah fakta di hadapan Pansus Angket Bank Century. Ketua BPK Hadi Utomo mengatakan, Bank Century sudah cacat sejak di kandungan.

ICMI mengimbau agar masyarakat tidak terlalu cepat menghakimi Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono terkait kasus Bank Century. ICMI minta agar masyarakat memberikan kesempatan pada proses hukum dan proses politik.