detikNews

KPK Bergejolak! Wadah Pegawai Protes Mutasi dan Rotasi

Wadah Pegawai (WP) KPK menilai proses rotasi dan mutasi tak transparan.

Rabu, 15 Agu 2018 10:52 WIB

detikNews

Buntut Panjang Tudingan 'Mahar' Rp 500 M

Istilah 'jenderal kardus' dan tudingan 'mahar' Rp 500 miliar yang dilontarkan Wasekjen Demokrat Andi Arief kini masuk ke Bawaslu.

Rabu, 15 Agu 2018 07:25 WIB

detikNews

Timses Jokowi Minta KPK Aktif Usut Dugaan Mahar Sandiaga ke PAN-PKS

Tim sukses Jokowi meminta KPK turun tangan mengusut dugaan pemberian mahar dari Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Bawaslu juga diminta aktif dalam mengusut hal itu.

Selasa, 14 Agu 2018 11:23 WIB

detikNews

KPK Minta Capres-Cawapres Lapor Kekayaan Sebelum 21 Agustus

KPK meminta para calon capres dan cawapres yang telah mendaftarkan diri di KPU untuk kembali melaporkan harta kekayaannya maksimal 21 Agustus 2018.

Jumat, 10 Agu 2018 20:01 WIB

detikNews

Koruptor Ajukan PK Bertambah, Kali Ini Giliran Penyuap Patrialis

Koruptor yang mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap perkaranya bertambah.

Rabu, 08 Agu 2018 15:22 WIB

detikNews

Bupati HST Nonaktif Abdul Latif Dituntut 8 Tahun Penjara

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Latif dituntut hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Senin, 06 Agu 2018 14:23 WIB

detikNews

KPK: 152 Ribu Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN

KPK mengatakan tingkat kepatuhan LHKPN mencapai 52 persen. Ada 165 ribu orang yang sudah melaporkan dan 152 ribu orang belum melapor.

Jumat, 03 Agu 2018 19:12 WIB

detikNews

'Wakil Tuhan' yang Kena OTT KPK Dituntut 8 Tahun Bui, Tuti Pingsan

Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri yang tertangkap tangan KPK dituntut 8 tahun penjara. Di kasus yang sama, terdakwa lainnya yaitu Tuti pingsan.

Kamis, 02 Agu 2018 18:10 WIB

detikNews

Menanti Tuntutan ke 'Wakil Tuhan' yang Kena OTT KPK

Dalam jagat hukum, hakim dikenal dengan sebutan 'wakil Tuhan'. Tapi bagaimana bila sang 'wakil Tuhan' malah kena OTT KPK?

Kamis, 02 Agu 2018 15:16 WIB

detikNews

Busyro Bilang Ambang Batas Capres 20 Persen Membom Demokrasi

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai aturan ambang batas calon presiden yang tertuang dalam Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 memiliki unsur kapitalisasi pemilu.

Selasa, 31 Jul 2018 15:38 WIB