Sidang ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah selesai. Besok, sidang pelanggaran kode etik akan kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Program kerja tim transisi Jokowi-JK disebut bukan mengenai pembahasan perpindahan dari pemerintahan Presiden SBY ke pemerintahan Jokowi. Transisi itu disebut dari materi kampanye Jokowi-JK ke kebijakan pemerintahan.

Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan sistem noken tak berlangsung sebagaimana mestinya di Papua dalam Pilres 2014. KPU akhirnya mengundang saksi ahli untuk menjelaskan sistem noken tersebut. Bagaimana rupa noken?

Permasalahan rekomedasi pemungutan suara ulang di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah, Papua yang berujung pada penganuliran suara menjadi perdebatan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim Patrialis Akbar lalu meminta penjelasan dari Bawaslu.

Pengetahuan saksi ahli tentang sistem noken di Papua digali oleh Kuasa Hukum Prabowo-Hatta. Tim Prabowo-Hatta bertanya apakah ada pengamanan dan keterlibatan saksi saat pengawalan noken yang sebenarnya berbentuk tas.

Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, Elza Syarief mencecar anggota KPU Papua, Beatrix Wanane tentang ada atau tidaknya pemungutan suara ulang 2 distrik di Papua yaitu di Mapia Barat dan Mapia Tengah. Ketua MK Hamdan Zoelva pun beberapa kali menengahi perdebatan itu.

9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjalani proses sidang gugatan Pilpres 2014 diharapkan menjadi sosok yang mengembalikan marwah jati diri MK sebagai lembaga negara yang terpercaya.

Kuasa hukum Prabowo-Hatta Maqdir Ismail, tampaknya tak puas dengan jawaban ketua KPU Dogiyai soal distribusi logistik hingga tingkat distrik. Ia mencecar beberapa pertanyaan yang membuat saksi geram.

Kubu Prabowo-Hatta mempertanyakan suasana masyarakat Papua menjelang Pilpres 2014 terkait ancaman dan intimidasi. Namun anggota KPU di Papua membantah adanya ancaman dan intimidasi ke masyarakat terkait Pilpres.

Ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK) ‎tiba-tiba dipenuhi nada tinggi antar Ketua KPU Papua Adam Arisoi dengan kuasa hukum Prabowo-Hatta.