detikNews

Disebut Terlibat Korupsi e-KTP, Novanto Belum Jadi Tersangka

Setya Novanto disebut jaksa KPK turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Kamis, 22 Jun 2017 20:43 WIB

detikNews

Sylviana Murni Dilantik Jadi Wakil Ketua Demokrat DKI

Sylviana Murni resmi masuk di jajaran Partai Demokrat. Wanita yang diusung PD sebagai cawagub pada Pilgub DKI lalu itu dilantik sebagai Wakil Ketua DPD PD DKI.

Kamis, 22 Jun 2017 20:22 WIB

detikNews

Jaksa KPK Sebut Setya Novanto Turut Serta di Kasus e-KTP

Nama Setya Novanto kembali disebut jaksa KPK dalam sidang dugaan korupsi proyek e-KTP.

Kamis, 22 Jun 2017 19:48 WIB

detikNews

PDIP Tak Setuju DPR Bekukan Anggaran KPK-Polri Gara-gara Miryam

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai wacana DPR membekukan anggaran KPK dan Polri tak perlu dilakukan.

Kamis, 22 Jun 2017 13:14 WIB

detikNews

Siap Lobi PD dan Gerindra Soal RUU Pemilu, PDIP Tak Ingin Voting

PDIP mengaku terus melakukan upaya dialog intensif bersama partai-partai lain terkait pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. PDIP tak ingin ada voting.

Kamis, 22 Jun 2017 12:34 WIB

detikNews

PDIP akan Lobi Gerindra-Demokrat Bahas RUU Pemilu

PDIP akan mengupayakan RUU Pemilu selesai dibahas tanpa voting. Salah satunya dengan melobi Demokrat dan Gerindra.

Rabu, 21 Jun 2017 20:01 WIB

detikNews

DPR Ancam Bekukan Anggaran KPK-Polri, PDIP: Harus Cooling Down

Hasto mengatakan PDIP masuk ke Pansus Angket KPK untuk memperbaiki kinerja KPK. Dia meminta ketegangan diredam.

Rabu, 21 Jun 2017 16:59 WIB

detikNews

PPP: Pembekuan Anggaran KPK-Polri Belum Dibahas di Pansus Angket

Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PPP, Arsul Sani menyebut usulan Misbakhun soal pembekuan anggaran KPK-Polri belum dibicarakan di lingkup Pansus

Rabu, 21 Jun 2017 12:02 WIB

detikNews

Ini Alasan Pemohon Gugat Hak Angket DPR ke MK

Pemohon mengkhawatirkan kewenangan tersebut disalahgunakan untuk melakukan intervensi hukum lainnya.

Selasa, 20 Jun 2017 17:35 WIB

detikNews

Hak Angket DPR Digugat ke MK

"Ini bentuk intervensi terhadap penegakan hukum, upaya kemerdekaan kekuasaan kehakiman yudikatif akan terintervensi kepentingan politik," kata penggugat.

Selasa, 20 Jun 2017 16:51 WIB