Tudingan M Nazaruddin soal proyek pembangunan gedung MK dianggap hanya sensasi belaka. Ketua MK Mahfud Md meyakini proyek itu dilakukan transparan dan bebas korupsi.

Sekjen MK Janedjri M Gaffar menyebut tuduhan Nazar tentang adanya korupsi dalam proyek gedung 17 lantai itu hanyalah fitnah.

"Kurang ajar sekali ya (Nazar). Gedung MK itu contoh proyek pembangunan tanpa korupsi," tegas bekas Ketua MK Jimly menanggapi tuduhan Nazar.

'Peluru' yang dimiliki M Nazaruddin seperti tidak pernah habis. Kali ini M Nazaruddin pun mengumbar soal adanya dugaan korupsi dalam proyek pembelian pesawat Merpati dan pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Partai Demokrat MK akan menolak permohonan uji materi atau judicial review pasal 7 ayat 6 a UU APBN Perubahan 2012 terkait harga BBM bersubsidi.

Masyarakat terus mendaftarkan pengujian UU APBN Perubahan 2012 tentang kenaikan harga BBM. Setelah Yusril, kini giliran pengacara Muhammad Asrun menggugat untuk membela buruh.

Yusril Ihza Mahendra mendatangi kantor MK untuk mengajukan uji materi hasil keputusan paripurna pembahasan APBN-P 2012. Yusril mengaku mewakili rakyat Indonesia dalam pengajuan judicial review ini.

Sejumlah kelompok masyarakat mengajukan uji materi terhadap UU APBNP 2012 yang baru disahkan pemerintah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap masyarakat tersebut membuat DPR dalam posisi dilema.

PDIP melihat justru partai Golkar yang mendominasi pembahasan APBN-P 2012. Sehingga usul Golkar lah yang kemudian disepakati di paripurna DPR oleh 5 parpol koalisi.

Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung mengaku kecewa dengan keputusan paripurna DPR yang terkesan dipaksakan dengan voting. Pramono melihat DPR sedang mempertontonkan tirani mayoritas.