Komisi III DPR saat ini tengah menyiapkan pengganti 2 hakim konstitusi pengganti Harjono dan Akil Mochtar. Namun proses pemilihan kali ini melalui mekanisme baru yaitu tim seleksi (timsel).

DPR akan segera menggelar rangkaian fit and proper test terhadap 2 calon hakim konstitusi untuk menggantikan Akil Mochtar dan Harjono. Dalam proses kali ini, beberapa politikus juga dikabarkan siap bersaing.

Benny K Harman berhasrat menjadi hakim konstiusi. Selain Benny, sejumlah anggota DPR yang dikabarkan bakal mencalonkan diri menjadi hakim MK adalah Dimyati Natakusumah, Ahmad Yani dan Taslim Chaniago.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjelaskan panjang lebar soal polemik revisi UU KUHAP. Denny memastikan tidak ada satu pasal pun yang nantinya dibuat untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MK membatalkan UU No 4/2014 yang salah satu poinnya adalah calon hakim konstitusi dilarang aktif di partai politik minimal 7 tahun. Pakar hukum Refly Harun memandang hal ini berbahaya bagi demokrasi.

Pemerintah pasrah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus UU Penyelamatan MK. UU ini dibentuk usai Akil Mochtar tertangkap yang dimulai dengan pembuatan Perpu oleh pemerintah.

Mahakamah Konstitusi (MK) menghapus UU Penyelamatan MK pada Kamis (13/2) kemarin. Hal ini menuai kontroversi karena diprediksi dapat menimbulkan delegitimasi dari masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK menilai 8 hakim konstitusi telah menghancurkan upaya penyelamatan MK. Hal ini disampaikan oleh peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil. 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam dihapusnya UU Penyelamatan MK. Bahkan putusan yang diambil Kamis (13/2) lalu ini dinilai sarat kepentingan politis. 

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus UU Penyelamatan MK. Padahal UU ini dibuat untuk menyelamatkan kewibawaan MK ini pasca tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar.