PKS memilih berseberangan dengan Setgab koalisi menyangkut rencana kenaikan harga BBM. Partai koalisi gerah dan berharap Ketua Setgab Presiden SBY mengambil langkah.

Tahun ini pemerintah berencana menambah utang baru Rp 390 triliun atau yang terbesar dalam sejarah. Jumlah utang baru ini bisa naik apabila harga BBM subsidi tidak naik tahun ini.

Pemerintah meminta DPR menyetujui anggaran bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) Rp 11,6 triliun yang akan dibagikan Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan.

Meski tergabung dalam Setgab koalisi, PKS tetap mengkritisi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Bahkan saat politikus PD Ruhut Sitompul mengusir PKS dari koalisi, Presiden PKS Anis Matta tak menggubris.

Pemerintah berencana menambah utang baru Rp 390 triliun untuk membiayai APBN tahun ini. Penambahan utang terbesar sepanjang sejarah tersebut akibat dari pembayaran subsidi BBM yang terus meningkat.

Sikap keras PKS menentang kesepakatan Setgab koalisi membuat politikus PD Ruhut Sitompul murka. Ruhut mengusir PKS dari koalisi, tapi PKS bergeming.

Menentang keputusan Setgab koalisi membuat wacana pengusiran PKS koalisi merebak. Jika PKS membulatkan tekad menolak kenaikan BBM, tentu ada konsekuensinya yakni kehilangan 3 kursi menteri. Apa PKS siap?

PKS mengingkari keputusan Setgab koalisi terkait kenaikan harga BBM. Setgab koalisi pun kembali menggelar rapat malam ini, menentukan arah kebijakan kenaikan harga BBM.

Kementerian Keuangan mengakui kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan bulan Juni ini akan memberikan dampak yang berat terhadap inflasi terutama pada bulan Juli mendatang.

Memiliki 3 menteri di pemerintahan tak membuat PKS selalu mendukung kebijakan pemerintah. Sikap keras PKS menolak kenaikan BBM dan menyebar spanduk dianggap berlebihan dan tak sepantasnya PKS masih berada di koalisi.