Nasib Komjen Budi Gunawan terkait pelantikannya sebagai calon kapolri belum juga mendapat kepastian. Namun tim independen yang terdiri dari 9 tokoh anti korupsi pada Rabu (28/1) kemarin, telah menyarankan agar Presiden Jokowi tak melantik Komjen Budi yang berstatus tersangka di KPK.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri segera memanggil Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang menjadi tersangka karena dituding mengarahkan saksi memberi keterangan palsu di persidangan.

Para perwira polisi saksi perkara dugaan rekening gendut Komjen Budi Gunawan mangkir dari panggilan penyidik KPK. Mabes Polri menegaskan tak pernah menghalangi penyidikan KPK.

Tim Independen/Tim 9 sudah memberi masukan ke Presiden Joko Widodo. Tim 9 tetap mengamati kelanjutan nasib calon Kapolri Komjen Budi Gunawan juga kasus Bambang Widjojanto.

Pengacara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berencana mengadukan operasi penangkapan kliennya oleh petugas Bareskrim Polri ke Ombudsman. Mereka mengadukan dugaan adanya penyimpangan prosedur.

Sejak dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk dimintai masukan terkait kisruh Polri dan KPK, tim independen yang berisikan tokoh-tokoh antikorupsi belum juga mengantongi Keputusan Presiden (Keppres). Ketua DPD Irman Gusman mempertanyakan belum adanya Keppres tersebut.

Keputusan Presiden Joko Widodo setelah menerima masukan Tim Independen masih teka-teki. Presiden Jokowi jangan sampai memaksakan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pengacara Komjen Budi Gunawan menolak saran Tim Independen/Tim 9 agar penegak hukum berstatus tersangka mengundurkan diri dari jabatannya. Masukan Tim 9 ke Presiden Joko Widodo dituding berlebihan.

Sejumlah tamu sempat datang ke kediaman Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun para tamu sudah meninggalkan rumah Mega di Jl Teuku Umar, Jakpus, menyisakan tanda tanya ada tidaknya pertemuan khusus.

KPK menyerahkan sepenuhnya pengunduran diri Bambang Widjojanto kepada Presiden Joko Widodo. Mensesneg Pratikno menegaskan, Presiden belum membahas soal pengunduran diri wakil ketua KPK tersebut.