MK mengeluarkan satu keputusan yang berkonsekuensi setiap pengelola gedung wajib menyediakan tempat khusus merokok. Wakil Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan, Irgan Chaerul Mahfiz menilai keputusan MK tersebut justru dinilai sebagai langkah mundur karena perokok semestinya berada di luar gedung. Bila Anda setuju dengan Irgan Chaerul Mahfiz, pilih Pro!

Tembakau dan rokok terus menjadi perdebatan tiada akhir. Jika selama ini merokok hanya menjadi masalah kesehatan dan etika semata, belakangan menjadi masalah serius yaitu masalah hukum.

Putusan Mahkamah Konsititusi (MK) soal tempat khusus merokok dinilai tidak konsisten. Sebab semangat putusan ini bertentangan dengan putusan MK sebelumnya dalam kasus gambar membahayakan akibat rokok.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan satu keputusan yang berkonsekuensi setiap pengelola gedung wajib menyediakan tempat khusus merokok. Keputusan MK tersebut justru dinilai sebagai langkah mundur.

Kegembiraan tidak bisa disembunyikan dari muka pengacara Daru Supriono. Dia mengaku sangat puas dengan putusan MK yang menyatakan pemilik gedung harus menyediakan tempat merokok.

Tahun 2008 pemerintah mewajibkan gedung menyediakan khusus tempat merokok. Pada tahun 2010, kewajiban itu dihapus, Kini pengelola gedung kembali wajib menyediakan ruang khusus.

Beberapa partai nonparlemen berencana mengajukan judicial review ke MK terhadap UU Pemilu yang baru saja disahkan DPR. Ketua DPR malah mendukung langkah tersebut.

DPD RI berencana akan mengajukan uji materi terkait beberapa pasal dalam UU Pemilu yang dinilai melanggar konstitusi. Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilahkan DPD RI untuk melakukan uji materi ke MK.

MK menolak permohonan uji materiil KUHAP yang diajukan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Hal ini terkait penangkapan polisi terhadap Abu Bakar dengan cara merusak kaca mobil dan sebaginya.

Sejumlah hakim menuntut adanya penafsiran resmi dari MK soal aturan terkait gaji dan tunjangan hakim. Hal ini penting demi kepentingan kesejahteraan para pengadil.