Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) memberi kabar buruk bagi industri otomotif dan perusahaan pembiayaan. Pelaku industri otomotif merasa keberatan, karena kendaraan roda empat segmen menengah terancam tak laku karena tingginya uang muka (DP).

Adanya pembatasan DP, pelaku industri otomotif merasa keberatan, karena kendaraan roda empat segmen menengah terancam tak laku karena tingginya uang muka (DP).

Bila kita mengunjungi showroom sepeda motor, kita bisa mendapatkan sebuah motor secara kredit dengan down payment (DP) rendah. Angkanya bervariasi mulai dari Rp 300 ribu, Rp 500 ribu, Rp 800 ribu dan seterusnya bahkan ada pula yang 'tanpa DP.'

Rencana pemberian Bantuan langsung Tunai (BLT) ke masyarakat miskin ditentang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena bikin masyarakat bermental pengemis.

Perusahaan multifinance atau leasing akan menyesuaikan jumlah karyawannya karena berjualan makin sulit, terkait adanya aturan batas minimal DP kendaraan oleh BI dan kementerian keuangan.

APPI menilai aturan baru batas minimal uang muka (down payment) keluar disaat yang tidak tepat. Apalagi pemerintah juga akan menaikkan harga BBM April mendatang.

"BLT itu malah membuat masyarakat bermental pengemis dan orang jadi menengadahkan tangan saja," ujar Megawati Soekarnoputri dalam jumpa pers di hotel T-More, Kupang, NTT, Jumat (16/3/2012).

Hari ini, pemerintah memberi kado akhir pekan yang mengagetkan bagi industri dan konsumen motor di Indonesia dengan menaikkan ambang batas down payment (DP) kendaraan bermotor. Produsen motor yang ada di Indonesia pun pusing menghadapinya.

Aturan mengenai ambang batas down payment (DP) kendaraan bermotor sudah diumumkan. Bila di bank DP minimal kredit motor 25 persen, di lembaga pembiayaan (leasing) DP minimal kredit kendaraan adalah 20 persen. Padahal setengah dari konsumen mengambil kredit motor dengan DP murah.

Ketentuan batas minimal uang muka (DP) kredit motor sebesar 20% memang tak terlalu direspons oleh para dealer motor. Kenapa?