Pendidikan di Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat di UUD 1945. Namun, selama ini anggaran untuk melakukan riset masih kecil. Prof Dr BJ Habibie meminta agar anggaran riset ditingkatkan.

Dari 5 pimpinan DPRD, hanya 1 wakil ketua yang menghadiri rapat paripurna. Rudi Harsa pun enggan memimpin rapat pembentukan Pansus BUMD seorang diri karena menilai kurang pas secara psikologis politis.

Rencana rapat Paripurna DPRD Jabar membahas pembentukan Pansus BUMD  bermasalah yang direncanakan digelar hari ini, Selasa (26/1/2010), batal dilaksanakan.

DPRD Jabar akhirnya menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BUMD Jabar. Keputusan ini didasari temuan-temuan soal BUMD yang dinilai tidak memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Nasib 707 TKK Pemkot Bandung yang habis masa kontraknya pada  31 Desember 2009, hingga kini masih terkatung-katung. Dewan meminta Pemkot segera merealisasikan opsi penyelesaian yang telah dibahas sebelumnya.

Ketua Komisi C DPRD Jabar HTM Robby Suganda menyanggah jika pertemuan tertutup dilakukan untuk menutupi keterangan Bank Jabar Banten (BJB). Robby menilai pertemuan tertutup merupakan hal biasa.

Keinginan DPRD Jabar membentuk Pansus BUMD, rupaya tidak diiringi keberanian menggelar pertemuan terbuka. Komisi C yang meminta klarifikasi pihak Bank Jabar Banten, justru melakukan pertemuan secara tertutup.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akan menyelesaikan audit utang luar negeri pemerintah pada bulan Mei  2010 mendatang.

Berkas usulan pembentukan pansus BUMD Bermasalah resmi diserahkan 7 Ketua Fraksi pada Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara, Jumat (15/1/2010). Sebanyak 34 anggota dewan telah bubuhkan tanda tangan.

Eva Kusuma Sundari, meminta agar perdebatan soal apakah dana LPS adalah keuangan negara atau tidak disudahi. Dana itulah yang dijadikan dana PMS untuk dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 T.