Salah satu kuasa hukum Prabowo-Hatta mencecar saksi Soleh, anggota PPK Koja, Jakarta Utara, dengan pertanyaan seputar dibukanya kotak suara di PPK Koja pada 23 Juli 2014. Prianda pun mengaku tahu hal itu.

Masalah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau pemilih dengan KTP muncul juga di Jakarta Selatan. Tudingan itu adalah besarnya jumlah DPKTb di TPS 9 Kelurahan Bangka, Mampang, Jaksel.

Masalah pembukaan kotak suara menjadi fokus dalam pemeriksaan saksi dari KPU dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota PPK Koja, Jakarta Utara, Mohammad Soleh ditanya tentang pembukaan kotak suara di kelurahannya.

Ada suasana berbeda saat saksi KPU memberikan kesaksian dalam sidang di MK hari ini. Jika dibandingkan dengan sidang sebelumnya, sidang berlangsung lebih serius.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2014 hari ini berlangsung lebih serius saat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa saksi dari KPU. Namun di antara keseriusan itu, hakim MK tetap menyelipkan candaan.

Sidang DKPP tidak hanya diwarnai oleh derasnya aduan dari Tim Prabowo-Hatta saja, tetapi juga dari rivalnya. Perwakilan tim Jokowi-JK Kabupaten Sukoharjo, Wawan Pribadi, mengadukan Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, Subakti atas dugaan pelanggaran kode etik.

DKPP menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu lagi hari ini. Sebelumya ada 11 perkara yang akan disidangkan, namun kini bertambah lagi 3 pengaduan.

Saksi Prabowo-Hatta dari Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kembali menyinggung jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang sangat banyak.

KPU mengeluarkan surat edaran ke sejumlah daerah untuk membuka kotak suara guna melengkapi bukti gugatan di MK. Tim Prabowo-Hatta selaku pemohon meminta MK menyatakan bukti milik KPU tersebut tidak sah.

Dalam berkas gugatan yang dibacakan tim kuasa hukum Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK), salah satu yang dipermasalahkan adalah sistem noken di Papua. Sistem pemungutan suara itu dinilai sarat kecurangan.