Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempertanyakan putusan MK soal pemilu serentak yang penuh misteri.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak di 2019 dipersoalkan banyak pihak. Lamanya vonis dan pembacaan putusan dinilai menujukkan hukum acara di MK sangat lemah.

MK mengumumkan 'pemilu serentak 2019' molor 10 bulan setelah vonis diketok. Hal ini sangat berbeda jauh dengan yang terjadi di MA yaitu maksimal 1x24 jam vonis sudah harus diumumkan!

Putusan MK tentang pemilu serentak di 2019 menyisakan jejak tidak sedap. Bahkan disinyalir kuat ada aroma judicial corruption dalam putusan yang diketok oleh Ketua MK Mahfud MD pada 2013 silam itu.

"Pertanyaan mendasar yang harus dijelaskan MK, kenapa keputusan baru dibacakan sekarang? Padahal Maret 2013 sudah ada keputusan majelis panel hakim."

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak 2019 menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya soal 'surat bohong' alias pembacaan putusan yang ditunda.

Effendi Gazali menyebut MK 'bohong' saat menjawab suratnya pada Mei 2013 bahwa belum ada putusan soal permohonan pemilu serentak. Padahal pada 26 Maret 2013 hal itu sudah diputuskan.

Dikabulkannya judicial review terkait UU Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, masih menyisakan beberapa tanda tanya bagi pemohon Effendi Gazali. Effendi menilai ada beberapa catatan yang harus dijelaskan oleh MK terkait putusan Pemilu serentak.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tetap independen terkait putusan pemilu serentak di tahun 2019. Majelis hakim MK mengaku tidak ada tekanan dari parpol mana pun terkait putusan tersebut.

 MK pada 26 Maret 2013 hanya menyetujui pemilu serentak. Lalu siapa yang memasukkan kata 'pemilu serentak untuk 2019' saat dibacakan pada Kamis, 22 Januari 2014?