Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh Presiden SBY pada Juli 2013 lalu dibatalkan oleh PTUN Jakarta. Lewat kuasa hukumnya, Patrialis mengajukan banding.

Yusril Ihza Mahendra menemui Presiden SBY untuk membahas proses hukum terhadap hakim konstitusi Patrialis Akbar pasca putusan PTUN. Mantan Menkum HAM itu menyarankan Presiden SBY melakukan upaya hukum banding.

Koalisi LSM menyimpulkan putusan PTUN yang menganulir Keppres no 87 tahun 2013 tidak berpengaruh pada Maria Farida. Putusan yang dibacakan pada tanggal 23 Desember tersebut hanya berimplikasi pada Patrialis Akbar.

Adnan Buyung Nasution meminta Patrialis Akbar tidak mengajukan banding dan legowo mundur. Hal ini terkait putusan PTUN Jakarta yang membatalkan pengangkatan Patrialis Akbar.

PTUN Jakarta membatalkan pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Terkait hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan tak melakukan upaya banding.

Pemerintah akan mengajukan banding terkait putusan PTUN Jakarta yang menganulir Keppres no 87 tahun 2013 tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim MK. Koalisi LSM meminta sebaiknya Presiden menjalankan putusan PTUN dan tidak mengajukan banding.

Pasca ditangkapnya Akil Mochtar, hakim MK kini tersisa 8 orang. Belum lagi April 2014 mendatang hakim konstitusi Harjono telah memasuki masa pensiun.

PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Mantan politikus PAN itu rencananya hari ini resmi mengajukan banding.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan koalisi LSM soal aturan pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Apa tanggapan Istana?

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan Maria Farida Indarti terancam kehilangan jabatan karena Keppres pengangkatan mereka dibatalkan hakim PTUN. Menanggapi putusan ini, Patrialis bisa saja banding.