MK selesai menguji penjelasan pasal 115 ayat 1 UU Kesehatan. Hasilnya diputuskan perlu tempat khusus merokok. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, akan menggandeng LSM untuk menjalankan putusan itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak disebut tak konsisten soal putusan rokok. Dalam dua putusan sebelumnya justru kecocokan dari segi materi dan putusan.

Ketidakjelasan status hakim sebagai pejabat negara dalam UU membuat kesal para hakim. Meskipun sebagai Hakim Ad Hoc Mereka minta kejelasan status mereka karena dalam UU jelas dikatakan Hakim Ad Hoc adalah pejabat negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada uji materi UU Kesehatan yang berkonsekuensi wajib menyediakan ruangan merokok adalah putusan final yang tak dapat digugat dan harus dilaksanakan. Pelaksaanaan teknis itu bisa mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri dan Peraturan Daerah.

Masa kerja hakim seluruh Indonesia yang diatur Undang-Undang (UU) melalui batasan umur, tampaknya tidak berlaku untuk Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Masa kerja para Hakim PHI ini tidak lebih dari 10 tahun.

YLKI menilai putusan MK yang mewajibkan gedung, baik umum atau kantor memiliki tempat rokok inkonstitusional. Menghirup udara bersih itu hak asasi manusia (HAM), sedang merokok cuma hak.

NasDem keberatan dengan salah satu aturan dalam UU Pemilu yang meloloskan partai di DPR secara otomatis sebagai peserta Pemilu 2014.

Pasca putusan MK tentang tempat khusus merokok, pro kontra terus mengalir. Namun Ketua MK Mahfud MD menyikapi dengan arif dan mengembalikan kepada masing-masing individu.

MK memutuskan uji materi Pasal 115 ayat 1 UU Kesehatan, yang berkonsekuensi, tiap tempat kerja atau umum wajib menyediakan ruang merokok. MK dinilai tak menghayati filosofi tren manusia masa kini yang mengutamakan keselamatan. Menghirup udara sehat, faktor keselamatan itu, adalah bagian HAM.

Putusan MK tentang ruang khusus rokok membelah banyak pendapat. Tidak terkecuali Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan.