KPK menilai upaya penindakan saja tidak cukup untuk memberantas praktik korupsi yang terjadi di instansi negara terutama di lembaga penegak hukum. Komisi antikorupsi ini akan melakukan upaya pemantauan seleksi penegak hukum.

“Siapa yang mengintervensi, wallahualam.” 

Pasca disahkannya PP 103/2012 tentang revisi PP 63/2005 tentang SDM KPK, lembaga itu akan segera berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPKP dan Menteri PAN.

Polri mengajukan 30 penyidik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ganti penyidik yang telah ditarik atau habis masa tugasnya. Namun menurut KPK, jumlah 30 itu terlalu sedikit.

KPK akan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait adanya ayat 'siluman' dalam revisi PP 63/2005 tentang SDM KPK. Lembaga ini berharap presiden akan melakukan evaluasi dalam peraturan tersebut.

KPK mengeluhkan adanya ayat siluman dalam salah satu pasal dalam hasil revisi PP 63/2005 tentang SDM KPK. Tak hanya lantang berkoar-koar, lembaga antikorupsi ini akan mengajukan surat resmi ke presiden.

Revisi PP 63/2005 tentang SDM KPK telah diteken Presiden SBY dalam PP 103/2012. KPK menilai ada yang tak transparan dalam pembahasan revisi itu.

Setelah beberapa kali penarikan, pekan ini ada satu lagi penyidik dari Polri yang mundur dari KPK. Pimpinan lembaga ini mengakui minimnya jumlah penyidik menjadikan penanganan kasus menjadi terhambat.

Meski bukan tersangka, nama Choel Mallarangeng turut disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi Hambalang karena statusnya sebagai saksi yang dicegah ke luar negeri.

Puluhan bayi di Bali lahir pada tanggal 12, bulan 12 tahun 2012. Sebagan besar kelahirannya melalui proses Caesar berdasarkan permintaan pasangan.