Mantan anggota KPU Kota Batu Dwi Martono Aprilianto membeberkan kelemahan penyelenggara Pemilu versi dirinya. Sedikitnya ada empat kelemahan, menurut Dwi, yang bisa membuka peluang kecurangan terstruktur, sistemik, dan masif.

Tim Prabowo-Hatta menghadirkan Yusril Ihza Mahendra dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Yusril mengatakan sempat ditelepon Jokowi dan berbicara mengenai rencana kesaksiannya di MK.

Ribuan orang memadati depan kantor Kemenag siang ini. Massa yang tergabung dari beberapa ormas ini menuntut DKPP dapat menindaklanjuti kecurangan Pilpres yang telah dilakukan oleh KPU.

Pihak KPU menghadirkan mantan hakim MK Harjono dalam sidang hari ini. Harjono membantah dalil Prabowo soal daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang dianggap dibuat KPU untuk memenangkan Jokowi-JK.

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengikuti perkembangan sidang sengketa pilpres yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. JK berpendapat tuduhan adanya kecurangan sistematis dan massif tidak terbukti.

Mantan hakim mahkamah konstitusi (MK) Dr Harjono turut menjelaskan soal dalil pembukaan kotak suara oleh KPU yang dipermasalahkan Prabowo-Hatta. Harjono mengatakan pembukaan kotak suara adalah otoritas KPU.

Kubu Prabowo-Hatta menghadirkan 6 saksi ahli dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2014, salah satunya adalah ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin. Menurut Irman, MK bisa menunda ketetapan KPU terhadap hasil Pilpres.

Ahli hukum tata negara Dr Margarito Kamis berbicara sebagai saksi ahli Tim Prabowo-Hatta di persidangan MK. Dia menilai DPKTb tidak sah. Baginya, DPKTb tidak memiliki dasar UU.

Yusril Ihza Mahendra turut hadir dalam sidang hari ini di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi ahli tim Prabowo-Hatta. Yusril mengkritisi kewenangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Hari ini adalah momen penting Presiden SBY, sebab menjadi masa terakhir baginya untuk membacakan pidato kenegaraan menyambut HUT ke-69 RI di gedung DPR/MPR. Kehadiran SBY disambut para pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk juga Jokowi yang berkapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta.