detikNews

YLBHI Walk Out Saat Sidang, Patrialis: Itu Penghinaan Peradilan

Hakim konstitusi Patrialis Akbar menyayangkan sikap YLBHI yang memprotes keberadaan dirinya dalam sidang. Menurut Patrialis, hal itu adalah penghinaan ke lembaga peradilan dan hakim.

Rabu, 29 Jan 2014 09:21 WIB

detikNews

Sekjen: MK Tidak Bisa Diintervensi!

Putusan pemilu serentak Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan kejanggalan hingga beraroma judicial corruption. Namun hal ini dibantah MK dengan menerbitkan kronologi proses uji materi UU Pilpres itu.

Selasa, 28 Jan 2014 20:45 WIB

detikNews

Bantah 'Surat Bohong' Pemilu Serentak, MK Kembali Surati Effendi Gazali

MK menyatakan 'surat bohong' yang dikirimkan ke Effendi Gazali tidak ada yang kejanggalan. Untuk menjawab keraguan itu, MK mau mengirimkan surat kepada Effendi Gazali selaku pemohon.

Selasa, 28 Jan 2014 18:56 WIB

detikNews

MK Keluarkan Kronologi Resmi Keluarnya 'Putusan Pemilu Serentak 2019'

Mahkamah Konstitusi (MK) merasa putusan pemilu serentak 2019 dipolitisir. Untuk menjawab pertanyaan publik, MK mengeluarkan kronologi resmi.

Selasa, 28 Jan 2014 18:24 WIB

detikNews

YLBHI Nilai Patrialis Akbar dan Maria Tidak Hormati Persidangan

YLBHI sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK) walk out dari persidangan. Menurut mereka, walk out dipilih karena dua hakim konstitusi tidak menghormati persidangan itu sendiri.

Selasa, 28 Jan 2014 14:14 WIB

detikNews

2 Hakim Konstitusi Masih Mengadili, YLBHI Walk Out dari Sidang!

Maria Farida Indarti dan Patrialis Akbar dilengserkan oleh PTUN Jakarta sebagai hakim konstitusi. YLBHI pun tidak terima keduanya masih menyidangkan perkara di MK. Atas hal ini, YLBHI walk out!

Selasa, 28 Jan 2014 12:08 WIB

detikNews

Tercium Ada Aroma Judicial Corruption, Hakim Konstitusi: Ya Terserah

Aroma judicial corruption muncul usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu serentak 2019. Putusan sudah diketok pada Maret 2013 tetapi baru dibacakan pada 23 Januari 2014.

Senin, 27 Jan 2014 18:04 WIB

detikNews

Dewan Etik: Putusan Lama Dibacakan Bisa Jadikan MK Masuk Angin

Dewan Etik MK menduga institusi MK masuk angin karena menunda hingga 10 bulan membacakan putusan pemilu serentak. Dewan Etik MK mempertanyakan hukum acara dalam memutusan UU Pilpres itu.

Senin, 27 Jan 2014 17:48 WIB

detikNews

Tercium Aroma Judicial Corruption di MK, Dewan Etik: SK Kita Tidak Ada

Aroma judicial corruption di MK tercium saat memutus perkara pemilu serentak. Dewan Etik MK siap bekerja tapi hingga saat ini MK belum memberikan SK pengangkatan Dewan Etik.

Senin, 27 Jan 2014 17:32 WIB

detikNews

Tercium Ada Aroma Judicial Corruption, Dewan Etik MK Harus Bergerak

Putusan MK tentang pemilu serentak tercium aroma judicial corruption. Oleh sebab itu, Dewan Etik MK diharapkan segera bergerak untuk menelusuri putusan yang mengubah peta politik Indonesia itu.

Senin, 27 Jan 2014 16:38 WIB