Prita Mulyasari yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) atas pencemaran nama baik RS Omni, tidak mau terburu-buru mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Prita menunggu salinan putusan MA.

Komisioner Komnas HAM Saharuddin Daming mengaku geram dan muak atas putusan MA yang membatalkan putusan bebas murni Prita Mulyasari. Menurutnya, julukan 'Benteng Terakhir Keadilan' yang selama ini melekat pada MA sudah runtuh.

Sedikitnya 40 buruh dari pabrik pembuatan paper cup mendatangi kantor perwakilan ILO di Jakarta. Mereka meminta intervensi badan buruh internasional tersebut karena pabrik tempatnya bekerja melarang mendirikan serikat karyawan.

Sedikitnya 31 mahasiwa dari berbagai universitas akan mengenyam pendidikan HAM. Mahasiswa ditempa ilmu seputar HAM tanpa dipungut biaya.

Komnas HAM telah menerima laporan terkait penangkapan Agung Sani, warga Desa Sungai Sodong, Kab Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, oleh polisi. Penangkapan ini menyusul bentrok berdarah antara warga dan PT SWA pada 21 April 2011 silam.

Penangkapan Agung Sani bin Kunci, warga Desa Sungai Sodong, Kabupaten OKI, Sumsel dinilai melanggar HAM. Penangkapan ini buntut dari konflik berdarah antara warga dengan PT SWA pada 21 April 2011.

Perlakuan diskriminasi yang dilakukan maskapai penerbangan Lion Air kepada pengguna kursi roda merupakan pelangaran serius dalam dunia penerbangan. Komnas HAM mendukung permasalahan tersebut diselesaikan di pengadilan.

Satgas TKI sudah dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada 21 nama, diantaranya mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni, mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Polemik pernikahan Walikota Bogor, Diani Budiarto yang keempat kali, dinilai sinis oleh Komnas Perempuan. Menurut Komnas Perempuan, perbuatan Diani harus dipertanggungjawabkan dengan cara mengundurkan diri.

Sistem multipartai yang terjadi di Indonesia saat ini adalah keadaan yang tidak terhindarkan. Jumlah parpol di Indonesia diyakini sulit berkurang meski telah 'diakali' lewat parliamentary threshold atau electoral threshold.