Kementerian BUMN pertanyakan istilah single presence atau kepemilikan tunggal dalam aturan BI mengenai single presence policy (SPP). Meski pemerintah pemegang saham mayoritas, namun tak bisa dibilang pemilik tunggal.

Kementerian BUMN hanya mengakui tunggakan pajak 4 BUMN senilai Rp 464,4 miliar. Keempat BUMN yang memiliki tunggakan pajak itu adalah PTPN XIV, PT Merpati Nusantara, PT Jakarta Lloyd dan LKBN Antara.

Ditjen Pajak bersikeras soal daftar nama sejumlah BUMN yang masuk dalam 100 penunggak pajak terbesar. Jika BUMN itu telah melunasi kewajibannya, baru mereka akan dihapus dari daftar memalukan itu.

Ditjen Pajak harus merevisi daftar 100 penunggak pajak terbesar. Daftar tersebut juga harus membuat rincian tunggakan pajak agar tidak membuat masyarakat bingung.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong perusahaan-perusahaan milik negara menerbitkan obligasi. Langkah ini dilakukan guna mendorong terjadinya transparansi BUMN.

Publikasi daftar 100 perusahaan penunggak pajak akan mempengaruhi resiko investasi di sejumlah perusahaan pelat merah, terutama BUMN yang masuk dalam daftar tersebut.

Perolehan laba bersih seluruh BUMN sebesar Rp 92,7 triliun di tahun 2010, naik dari target awal yang sebsar Rp 85 triliun.

Kementerian BUMN merevisi target aset seluruh perusahaan pelat merah di tahun 2010, dari sebelumnya sebanyak Rp 2.400 triliun menjadi Rp 2.505 triliun.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku hanya tiga perusahaan pelat merah yang betul-betul menunggak pajak.

Kementerian BUMN bakal memfasilitasi persoalan dugaan tunggakan pajak sejumlah perusahaan milik pemerintah termasuk BUMN yang sebetulnya sudah mati.