Mengapa penyelenggaraan Pemilu 2009, kian mendekati finish, kian amburadul? Perolehan kursi partai politik yang sudah ditetapkan, tiba-tiba diubah.

Langkah polisi membubarkan Kongres Nasional Golongan Putih yang dimotori Sri Bintang Pamungkas dinilai aneh. Seharusnya pemerintah fokus ke pendaftaran pemilih jika ingin menekan jumlah golput.

Bagaikan sopir Metro Mini mengejar setoran, KPU banyak melanggar kebiasaan, norma bahkan peraturan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara nasional. Jika KPU tak umumkan hasil pemilu 9 Mei, implikasinya ke pilpres.

Melihat para caleg bagi-bagi uang, caleg lain tak mau ketinggalan. Pemimpin partai yang memerintahkan caleg dan partainya membeli suara, adalah pemimpin yang paling bejat moralnya.

Meski terpilih sebagai presiden, SBY menempatkan diri sebagai korban kecurangan Pilpres 2004. Benarkah hanya korban? Ada ribuan surat suara bergambar SBY-JK sudah dicoblos, sebelum digunakan.

Meski terpilih sebagai presiden, SBY menempatkan diri sebagai korban kecurangan Pilpres 2004. Benarkah hanya korban? Ada ribuan surat suara bergambar SBY-JK sudah dicoblos, sebelum digunakan.

Masyarakat diimbau untuk melakukan pengawasan secara serius rekapitulasi suara yang dilaukan PPK. Hal ini untuk menghindari terjadinya manipulasi repakitulasi suara yang berdampak pada penggelembungan dan pengalihan suara.

Banyak TPS yang terindikasi melakukan kesalahan dalam proses penghitungan suara. Untuk TPS-TPS ini, disarankan agar dilakukan penghitungan suara ulang guna menghindari hilangnya suara sah dan penggelembungan suara.

Hasil pemilu legislatif menjadi bahan spekulasi untuk pemilu presiden. Lobi-lobi elit partai sekadar mengejar pembagian kursi, sedang penyusun platform koalisi diabaikan. Koalisi tanpa platform politik menyebabkan pemerintahan bingung.

Tuntutan atau gugatan hukum terhadap KPU atas kekacauan DPT, tak hanya mengurangi legitimasi hasil pemilu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekisruhan baru. Apakah KPU siap menghadapinya?