Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang mengenai besaran tunjangan daerah dalam evaluasi APBD 2015. Namun Sekda DKI Saefullah menjelaskan pihaknya tetap memberi tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta tahun 2015 juga menganggarkan kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam rangka apa kunker itu dilakukan?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah selesai mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta tahun 2015 menggunakan sistem e-budgetting. Namun menurut Gubernur Ahok, masih ada oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mencoba 'bermain'.

Kemendagri telah menyerahkan evaluasi APBD 2015 DKI pada Rabu (11/3) lalu. Salah satu masukannya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar anggaran belanja pegawai dalam APBD dikurangi dan dialihkan untuk program lain.

Kemendagri telah mengembalikan hasil evaluasi APBD 2015 ke tangan Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta sejumlah anggaran dialihkan dan dikurangi jumlahnya.

Kemendagri menyebut pihaknya menemukan anggaran belanja Pemprov cukup besar dalam APBD 2015. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan salah satunya untuk pembelian komputer.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyebut dari pendapatan APBD 2015 yang berjumlah Rp 64 triliun dan pengeluaran Rp 67 triliun terdapat sejumlah alokasi untuk pembelanjaan yang harus dirasionalisasikan.

Perseteruan antara Gubernur Ahok dan DPRD terkait dugaan anggaran siluman di RAPBD DKI telah berkembang menjadi masalah politik dan hukum. Jika KPK tak segera bertindak, komplotan begal anggaran akan merasa di atas angin dan leluasa menghajar Ahok.

Sekda DKI Saefullah mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya baru-baru ini, biaya hidup keluarga di Jakarta Rp 6 juta per bulan. Karena itu, wajar apabila gaji PNS yang masuk dalam belanja pegawai mencapai Rp 20 triliun.