Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyebut dari pendapatan APBD 2015 yang berjumlah Rp 64 triliun dan pengeluaran Rp 67 triliun terdapat sejumlah alokasi untuk pembelanjaan yang harus dirasionalisasikan.

Perseteruan antara Gubernur Ahok dan DPRD terkait dugaan anggaran siluman di RAPBD DKI telah berkembang menjadi masalah politik dan hukum. Jika KPK tak segera bertindak, komplotan begal anggaran akan merasa di atas angin dan leluasa menghajar Ahok.

Sekda DKI Saefullah mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya baru-baru ini, biaya hidup keluarga di Jakarta Rp 6 juta per bulan. Karena itu, wajar apabila gaji PNS yang masuk dalam belanja pegawai mencapai Rp 20 triliun.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta masih harus bersabar. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang seharusnya mereka terima dalam pekan ini, masih tertahan hingga pembahasan APBD 2015 selesai.

Jika tak ada kesepakatan dengan DPRD‎, maka Pemprov DKI hanya bisa menggunakan pagu anggaran APBD 2014 sebesar Rp 72,095 triliun berdasar Pergub. Otomatis Tunjangan Kerja Daerah (TKD) yang dulu digaungkan Gubernur DKI Basuki T Purnama terancam batal.

Berulang kali Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengingatkan agar seluruh jajaran SKPD tidak lagi bermain mata dengan 'anggaran siluman' dalam APBD. Untuk memastikannya, Ahok pun kembali meminta SKPD buka-bukaan dalam proses mediasi dengan DPRD.

Kementerian Dalam Negeri telah bertemu dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI secara terpisah. Dalam pertemuan dengan Ahok, Kemendagri menyoroti anggaran-anggaran bernilai triliunan yang perlu dialihkan ke anggaran lain.‎

Di hadapan Mendagri Tjahjo, Ahok memaparkan RAPBD tahun 2015 yang menggunakan sistem e-budgeting. Saat RAPBD 'dibedah' ternyata masih ditemukan ada oknum SKPD yang mencoba belanja ATK dalam jumlah besar.

Kemendagri sudah memaparkan sebagian hasil evaluasi terhadap APBD DKI yang diajukan pemprov. Anggaran untuk penanganan macet dan banjir diminta diperbanyak.

Pemprov DKI mengalokasikan dana besar untuk belanja pegawai, yaitu sebesar Rp 20 triliun. Dana fantastis itu pun dikoreksi oleh Kemendagri. Ini penjelasan Sekda DKI Saefullah soal anggaran tersebut.