Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Peninjauan Kembali (PK) bisa berkali-kali menimbulkan kekacauan sistem hukum Indonesia. Oleh sebab itu, harus dicari solusi secepatnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan upaya peninjauan kembali (PK) boleh dilakukan lebih dari satu kali. Komisi Yudisial (KY) menganggap putusan itu bisa bermata dua, salah satunya dijadikan penjahat untuk memainkan hukuman.

Putusan MK yang membolehkan Peninjauan Kembali (PK) berkali-kali akan berdampak luas. Seperti menambah perkara di Mahkamah Agung (MA) dan ketidakpastian hukum.

Jika PK pertama ditolak, maka kini terpidana dapat melakukan PK untuk kedua kali dan seterusnya. Hal ini seiring dengan keluarnya putusan MK yang menghapus pasal 286 ayat 3 KUHAP.

KY merekomendasikan menskorsing majelis hakim yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Sudjiono Timan. Terkait hal ini, MA mengaku belum mendapat surat rekomendasi tersebut.

Pembahasan RUU KUHAP yang tengah digodok DPR melibatkan Mahkamah Agung. Namun ternyata waktu yang diberikan untuk pemeriksaan draft tersebut sangat singkat.

Terpidana korupsi Rp 1,2 triliun Soedjiono Timan dilepaskan Mahkamah Agung (MA) lewat peninjauan kembali (PK). Jaksa Agung memastikan tidak akan mengajukan PK tandingan.

Machica mengaku sudah tak heran lagi ketika Angel Lelga enggan berkomentar soal data status pernikahannya di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mengatakan, sudah lama tahu rahasia Angel.

KY merekomendasikan skorsing 6 bulan kepada majelis hakim yang melepas koruptor BLBI Sudjiono Timan. Atas rekomendasi itu, MA akan membawanya ke rapat pimpinan MA.

Empat majelis hakim peninjauan kembali (PK) Soedjiono Timan direkomendasikan Komisi Yudisial diskorsing selama 6 bulan. Mereka adalah hakim agung Suhadi, Andi Samsan Nganro, hakim ad hoc Abdul Latief dan Sofyan Martabhaya.