Menghadapi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel, RI bisa meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU-PBB) untuk mngadakan sidang darurat. Indonesia bisa menuntut 3 hal untuk dimasukkan dalam resolusi MU-PBB.

Pemerintah Indonesia harus melindungi warga negaranya yang disandera Israel kendati tak punya hubungan diplomatik. Indonesia harus lincah memakai jalur tak resmi untuk melindungi WNI.

Komite Pengawas Perpajakan (KPP) berharap kasus Gayus Tambunan tidak dipolitisasi dengan dibentuknya Pansus Mafia Pajak oleh DPR RI.

Prof Dr Hikmahanto Juwana terpilih sebagai salah satu anggota Komite Pengawas Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Lembaga ini nantinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Pelantikan anggota KPP dilakukan pada 19 Maret 2010 lalu.

Gayus Tumbunan, tersangka markus pajak senilai Rp 28 miliar, dianggap merusak citra institusi tempat dia bekerja, Ditjen Pajak. Masyarakat  banyak yang apatis dengan lembaga pemungut pajak akibat ulah Gayus.

Keberadaan Komite Pengawas Perpajakan bukan sekedar penambah beban anggaran negara. Komite ini harus bekerja keras mengawasi sektor perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menunjuk mantan Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi terpilih menjadi Ketua Komite Pengawas Perpajakan.

SKPP yang dikeluarkan Kejagung menunjukkan tidak ada niat jahat yang dimiliki 2 pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Namun SKPP berisiko dipraperadilankan.

Di halaman 5 dan 6, rekomendasi Tim 8 berisi tentang latar belakang masalah kasus Bibit dan Chandra. Dalam Bap I ini, Tim 8 juga menuliskan tentang ruang lingkup kasus tersebut.

Presiden SBY telah menerima laporan tertulis dan paparan lisan dari Tim 8 yang dikomandani Adnan Buyung Nasution. SBY merespons baik kerja Tim 8 selama 2 minggu itu. Tim 8 pun merasa puas.