Setelah ngaret selama 3,5 jam, sidang Praperadilan Komjen Budi Gunawan vs KPK akhirnya dimulai. Tak ada perwakilan dari pihak KPK dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

Pengacara Budi Gunawan mempermasalahkan penetapan status tersangka kliennya karena jumlah pimpinan KPK tidak lengkap. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berujar jumlah pimpinan KPK 5 orang bukanlah suatu keharusan.

Selang 1,5 jam dari jadwal yaitu pukul 09.00 WIB, sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan di PN Jaksel belum juga dimulai. Massa pendukung pun terus memadati dan berorasi di halaman pengadilan.

Jelang sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan melawan KPK, lalu lintas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun di Jalan Ampera Raya ditutup. Selain itu ada pengalihan arus di beberapa titik.

Sidang praperadilan terkait status tersangka Komjen Budi Gunawan akan digelar di PN Jaksel. Pengacara Budi yakin penetapan itu tidak sah karena jumlah pimpinan KPK tak lengkap.

Gedung PN Jaksel diprediksi akan ramai karena menggelar sidang praperadilan yang diajukan oleh Komjen BG. Benar saja, arus lalu lintas di Jl Ampera Raya terpantau lebih padat dari biasanya pagi ini.

Mabes Polri melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan. Padahal, tahun 2009 lalu, saat konflik Cicak vs Buaya, Polri jelas-jelas menyebut penetapan tersangka tak bisa digugat lewat praperadilan. Inkonsistensi?

Sarpin Rizaldi adalah hakim tunggal yang akan memimpin gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan atas KPK. Hakim ini pernah beberapa kali dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait putusannya. 

Hakim tunggal gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan, Sarpin Rizaldi, pernah dilaporkan ke KY terkait putusan-putusan yang dianggap kontroversial. Setidaknya ada tiga putusan yang laporannya sampai ke KY.

Sidang gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan akan digelar Senin (2/2) pekan depan. Hakim tunggal yang memimpin sidang, Sarpin Rizaldi, tidak meminta pengamanan ekstra.