Tak adanya kepastian tentang penyelesaian kasus pencurian pulsa turut berimbas besar bagi industri konten. Industri mulai kolaps seiring gulung tikarnya sejumlah perusahaan content provider.

PSSI telah memenuhi undangan pertemuan dengan satuan tugas (Satgas) AFC. Namun demikian, belum ada keputusan dari hasil pertemuan tersebut. AFC pun berencana mengundang kembali pihak yang terkait.

Ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua baik produsen atau pun konsumen yang akan membeli suatu produk untuk mempelajari baik-baik produk yang ingin dibelinya, karena bila tidak, akan terjadi salah paham.

Karena tergoda dengan berbagai pemberitaan dan iklan yang menuliskan konsumsi BBM Nissan March mampu mencapai 18,5-21,8 km/liter, seorang ibu pun membelinya. Tapi ternyata, ketika digunakan, konsumsi BBM Nissan March tidak sesuai harapan. Tapi, Nissan berdalih mereka jujur dan tidak berbohong ketika beriklan.

Bila di Indonesia ada Ludmilla Arif yang menuduh Nissan March boros sampai ke meja hijau. Di Amerika, hal itu juga pernah terjadi ketika pemilik Civic Hybrid menggugat Honda, juga karena mobilnya boros. Disana konsumen menang dan produsen kalah.

Karena mengklaim konsumsi bahan bakar Nissan March irit di sejumlah media massa dan brosur, Nissan dituduh berbohong terhadap konsumen. Sakit hati karena merasa dibohongi, seorang pemilik Nissan March meminta Nissan membeli kembali barang dagangannya itu.

Belum selesai kasus terbakarnya Nissan Juke yang menewaskan Olivia, Nissan kembali terkena masalah. Salah seorang konsumennya menuduh Nissan berbohong soal bahan bakar Nissan March. Nissan pun tidak terima dan menggugat pemilik mobil tersebut.

Gugatan Rp 688,4 miliar pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) membuat Kementerian Kominfo tergerak melakukan pengecekan internal terhadap prosedur pelaksanaan Permenkominfo No.1/2009.

Kementerian Kominfo prihatin atas adanya gugatan Rp 688,4 miliar yang dilayangkan oleh dua perusahaan content provider (CP) kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) terkait pencurian pulsa.

BRTI mengaku tak terpengaruh dengan gugatan Rp 688,4 miliar yang dilayangkan oleh dua perusahaan content provider (CP). Regulator optimistis data pencurian pulsa yang telah dipublikasikan, valid adanya.