Aksi mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja Telkomsel (Sepakat) belum usai. Hari ini, Jumat (11/11/2011), perwakilan karyawan yang mogok tersebut pun bertandang ke Komisi IX DPR RI.

Buntut dari aksi mogok ribuan karyawannya, Telkomsel jadi mendapat 'perhatian khusus' BRTI. Hal ini lantaran ada kekhawatiran gerakan mogok kerja nasional tersebut berimbas pada kualitas layanan Telkomsel.

Tanggal 8 November 2011 saya menghubungi CS Telkomsel untuk mengeluhkan layanan Flash yang lambat. Namun tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba terputus.

Juru bicara Telkomsel tak mau berkomentar soal kenaikan gaji karyawan yang dikeluhkan oleh Serikat Pekerjanya. Pada periode 2007-2008 gaji karyawan Telkomsel memang hanya naik Rp 50 ribu.

Manajemen Telkomsel menilai wajar aksi demo dan mogok massal yang dilakukan oleh ribuan karyawannya. Telkomsel pun tak mau mengintimidasi dengan melakukan pelarangan dalam bentuk ancaman maupun hasutan.

Serikat Pekerja Telkomsel (Sepakat) mengancam akan mogok kerja nasional mulai 10 Nopember - 30 Desember 2011. Namun menurut perwakilan manajemen Telkomsel, rencana mogok itu tak sesuai kesepakatan.

Dari 3.600 karyawan yang akan mogok kerja, disebutkan oleh Serikat Pekerja Telkomsel (Sepakat), ada 6% di antaranya yang berasal dari kalangan eksekutif. Sementara sisanya dari level staf.

Manajemen Telkomsel dan serikat pekerja, yang tengah menggelar mogok kerja, boleh saja telah berjanji bakal tetap menjaga layanannya. Namun jika layanan kepada pelanggan ikut 'mogok', siap-siap saja kena sanksi regulator.

Sekitar seribu karyawan Telkomsel menggelar unjuk rasa. Menteri BUMN Dahlan Iskan mendorong manajemen Telkomsel untuk segera mengatasi masalah tersebut.

Telkomsel masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar Telkom. Itu sebabnya, Telkom khawatir aksi mogok kerja ribuan karyawan anak usaha selulernya itu dapat mengganggu pelayanan publik, dan berimbas pada kinerja perusahaan.