Fraksi Partai Demokrat (FPD) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana Bank Century ke partai politik (parpol). Hal ini untuk mencegah saling curiga terkait aliran dana tersebut.

Penggelapan dana Bank Century sebesar US$ 1,152 miliar oleh Robert Tantular termasuk dalam kategori pencucian uang atau money laundering. Karena itu kasus tersebut mengandung unsur tindak pidana di dalamnya.

PPATK resmi menyerahkan data aliran dana deposan Century dalam amplop tertutup berwarna biru kepada pimpinan Pansus Angket Bank Century. Data itu akan dijadikan dokumen rahasia oleh Pansus.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terus telusuri aset Bank Century yang dibawa kabur oleh mantan pemilik Bank Century Robert Tantular ke luar negeri.

Pansus Angket Century menggelar rapat dengan PPATK. Dalam rapat itu PPATK akan menyerahkan nama-nama penerima aliran dana Bank Century ke Pansus.

Dewan Gubernur BI mengaku tidak tahu menahu soal penempatan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) di Bank Century. Dana YKKBI disebutkan dikelola oleh manajemen yang terpisah.

Anggapan bahwa pengambil kebijakan tidak bisa dipidana ditentang keras oleh pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Menurutnya, setiap kebijakan yang memiliki niat jahat bisa dipidanakan.

Panitia khusus angket Century akan mengirim surat untuk Menkeu pagi ini. Tujuannya untuk meminta Menkeu memberikan ijin agar BPK memberikan data tambahan audit investigasi BPK.

Kehadiran anggota Pansus Angket Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi diragukan. Sebabnya, ia mempertanyakan hasil audit investigasi yang sudah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan mengetahui ada indikasi tindak pidana dalam Kasus Bank Century. Hanya saja, kapasitas BPK yang bukan penegak hukum tidak memungkinkan untuk menyimpulkan hal itu.