KY menyatakan keberadaan Dewan Etik MK pasca ditetapkannya Perpu Penyelamatan MK akan ditentukan bulan ini. Muncul wacana untuk meleburkan Dewan Etik dengan MKHK.

Sekjend MK Janedjri M Gaffar enggan mengomentari keberadaan Dewan Etik pasca berlakunya UU Penyelamatan MK. Padahal MA sudah memilih tiga anggota Dewan Etik MK.

Pasca berlakunya Perpu Penyelamatan MK menjadi UU, MK dan KY membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). Ada dua poin yang akhirnya disepakati antara dua lembaga tinggi negara itu.

Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang, memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap sengketa Pilkada dengan tersangka Akil Mochtar. Bonaran sempat mangkir pada panggilan sebelumnya.

Kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan menolak jawaban KPK terkait penyitaan barang bukti dan penahanan Wawan dalam kasus suap mantan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Penyidik KPK dinilai sewenang-wenang terkait penyitaan itu.

Kehadiran anggota DPR di rapat paripurna terus menjadi sorotan. Namun sepertinya tak kunjung ada perbaikan. Sepanjang 2013, rapat-rapat paripurna tetap sepi peserta.

KPK terus melakukan pengembangan kasus suap perkara sengketa Pilkada di MK dengan tersangka Akil Mochtar. KPK pun mulai merambah sengketa Pilkada yang berada di wilayah Jawa timur.

Ketua MA Hatta Ali dengan senyum lebar menyebut MA di masa kepemimpinannya menorehkan sejarah baru yaitu mengadili jumlah perkara paling banyak sepanjang MA berdiri. Total 15.556 perkara.

Presiden SBY mencabut 2 Perpres Nomor 105 dan 106 tahun 2013 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pejabat negara yang dapat fasilitas berobat gratis ke luar negeri. Langkah SBY itu dipuji sekaligus dikritik.  

Pemerintah mengajukan banding terhadap keputusan PTUN terkait pembatalan Keppres pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagi hakim konstitusi. Langkah ini dikritik karena sikap presiden SBY tak konsisten.