Rusia mengirimkan Beriev BE-200 untuk membantu Indonesia melakukan pencarian korban Air Asia di Perairan Pangkalan Bun. Aksi pesawat jet yang bisa mendarat di air itu rupanya mampu menarik perhatian Indonesia untuk bisa memilikinya.

Pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap narkoba dengan mengeksekusi mati 6 gembong narkoba. Sayangnya, langkah pemerintah itu ditentang negara sahabat seperti Brasil dan Belanda dengan menarik dubesnya.

PPP adalah partai terakhir yang masuk ke koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Meski terakhir dan disebut tanpa syarat, PPP tetap diberi jatah kursi oleh Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo tak main-main dengan para pengedar narkoba. Enam terpidana kasus narkoba yang telah divonis hukuman mati, akhirnya dieksekusi pada Minggu (18/1) kemarin.

Dukungan agar Pemerintah terus melanjutkan pelaksanaan hukuman mati untuk gembong narkoba terus mengalir. Partai Gerindra mendukung Presiden Jokowi menolak segala bentuk lobi negara sahabat terkait hukuman mati untuk gembong narkoba.

Presiden Brasil Dilma Rousseff kemudian menarik Dubesnya Paulo Alberto de Siveira pulang. Rencananya, Paulo akan terbang kembali ke negeri samba malam ini.

Menlu Retno Marsudi memberi penjelasan soal isu ramai terkait Belanda dan Brasil yang menarik dubes mereka. Menurut Retno, mereka bukan menarik tetapi memanggil pulang ke ibu kota negara masing-masing.

Duta Besar Belanda dan Brasil akan ditarik dari Indonesia sebagai reaksi atas hukuman mati pada warga negaranya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjamin penarikan itu tak akan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara.

Pemerintah Indonesia membuktikan janjinya dengan mengeksekusi mati lima warga negara asing terkait kasus narkoba, Minggu (18/1) kemarin. Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem Patrice Rio Capella menegaskan kalau eksekusi mati itu perlu didukung.

Pemerintah Brasil dan Belanda menarik dubes negara mereka sebagai bentuk protes untuk hukuman mati yang dijatuhkan pada warga negara mereka. Hal ini dinilai sebagai sebuah kewajaran namun tak akan membuat penegakan hukum melemah.