Mantan hakim MK Prof Harjono hadir sebagai ahli dalam sidang pelanggaran kode etik yang digelar DKPP. Harjono memaparkan perihal DPKTb agar proses pemilu lebih jujur.

Persoalan buka kotak suara masih primadona jadi topik utama dalam sidang kode etik kelima malam ini. Tim Prabowo-Hatta mencecar saksi ahli yang dihadirkan oleh KPU, Prof Harjono terkait langkah lembaga penyelenggara pemilu itu.

Saksi ahli dari tim Prabowo-Hatta menyatakan perintah buka kotak suara oleh KPU sebelum dikeluarkannya izin dari MK tidak sah. Pakar tata negara, Margarito Kamis, dalam keterangannya sebagai saksi ahli menyatakan langkah KPU itu tidak benar.

Pakar hukum tata negara Saldi Isra turut dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak terkait, yaitu tim Jokowi-JK di sidang MK. Saldi mengkritisi dalil Prabowo soal KPU yang tidak adil hingga soal DPKTb.

Tak mau kalah dengan aksi para pemuda, ibu-ibu cantik yang hebring menyampaikan aspirasinya. Mereka membacakan puisi yang dibuat untuk Mahkamah Konstitusi dalam mengawal sidang sengketa Pilpres.

Sidang kode etik yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali dimulai kembali usai diskors. Pimpinan sidang Jimly Asshiddique pun berharap pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla bisa hadir saat putusan dibacakan.

Tim Prabowo-Hatta, sebagai pihak pengadu mempermasalahkan foto yang menangkap gambar antara presiden terpilih Jokowi dan saksi ahli KPU Prof Harjono. Namun KPU sendiri tak mau ambil pusing. 

KPU mengklaim tak banyak rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu ke KPU. Namun menurut Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, lembaganya telah mengawasi proses Pilpres 2014 dengan benar sesuai aturan yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar 7 kali sidang dan hari ini terakhir mendengar keterangan saksi ahli. Kuasa hukum Prabowo-Hatta Firman Wijaya, mengatakan pihaknya masih optimis gugatan dikabulkan MK.

Tim Prabowo-Hatta mengajukan keterangan saksi ahli, Prof Zainudin Ali, terkait perizinan Jokowi nyapres. Zainudin menilai perizinan itu tidak sah di mata hukum karena belum ada dasar undang-undangnya.