Penolakan Palestina pimpinan Hamas menyebabkan AS tak dapat memberikan dana langsung. Namun tak mengubah komitmen AS mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Kendati terus menuai kontroversi, pemerintah tetap akan meneruskan pembahasan RUU Rahasia Negara. Kontroversi yang timbul adalah hal yang wajar.

Ikatan Jurnalis TV Indonesia menolak keberadaan RUU Kerahasiaan Negara. RUU itu dianggap menghambat kerja jurnalistik

Kekhawatiran kalangan pers bahwa Depkominfo akan menjadi Departemen Penerangan jilid II, dianggap berlebihan. Wapres Jusuf Kalla memberi jaminan jika pers tidak akan dikekang kebebasannya.

PKS menilai, perlunya dibuat Undang-Undang Rahasia Negara agar tidak membahayakan pertahanan dan kemanan Indonesia.

Dalam rangka menyambut hari kebebasan pers se-dunia, AJI minta pemerintah Indonesia menjamin kemerdekaan pers, dan keselamatan jurnalis.

Ada hal menarik ketika penulis mengikuti workshop penelitian di Bangkok. Ternyata para peneliti dianjurkan untuk nge-blog! Penulis juga sempat berbincang dengan Enda Nasution, blogger yang tinggal di Bangkok.

Dewan Pers menyesalkan tindakan penganiayaan terhadap dua wartawan televisi. Dewan Pers juga menuntut pihak kepolisian untuk menindak pelakunya.

Ahmadiyah berencana melaporkan Menag Maftuh Basyuni ke polisi. Terkait pernyataan Menag yang untuk kedua kalinya menyebut Ahmadiyah sesat.

Sejumlah LSM menyatakan, Indonesia tidak membutuhkan UU yang mengatur tentang rahasia negara. RUU Rahasia Negara secara teknis tak layak jadi UU.